<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di Miangas Kabupaten Kepuluan Talaud dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sasiolegal, kesimpulan yang didapat: 1. Aturan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Miangas masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Daerah berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan tujuan mengintegrasikan program bisnis hulu-hilir yang berbasis pada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan perekonomian bagi nelayan sehingga dapat menyejahterakan nelayan. Namun demikian sampai saat ini kelompok nelayan walaupun telah diberdayakan melalui program SKPT, masih ada nelayan yang mengalami kesulitan berupa fasilitas penunjang untuk kegiatan SKPT. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Miangas Talaud]]>
