Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM
Widiarti Mulyadi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : LEX PRIVATUM

 1 
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 Widiarti Mulyadi
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menelaah makna pemilihan umum (pemilu) serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan terkait desain keserentakan Pemilu Konstitusional inilah yang kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan dilaksaakan pada Pemilu tahun 2019. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 pendirian Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran dimana pemilihan umum meliputi pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Artinya pemilihan umum serentak tidak lagi 5 kotak melainkan lebih atau dalam artian mengubah pendirian MK terkait dengan desain keserentakan Pemilu. Hal baru dalam Putusan MK Nomor 55/PUUXVII/2019 yaitu memberikan pilihan enam desain keserentakan pemilu yang tetap konstitusional, dengan syarat sepanjang menjaga keserentakan pemilu yang hasilnya akan memperkuat sistem presindensial di pemerintah pusat dan juga memperkuat pemerintahan daerah selaku pengemban otonomi daerah. Kata kunci : Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi
Co-Authors