Dalam network governance, berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang berwenang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka serta mengikuti proses yang telah ditentukan. Kompleksitas program dan masalah yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi antara departemen dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terbentuk melalui sistem kemitraan antara pemerintah lokal, agen pemerintah pusat, dan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses tata kelola jaringan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Terowongan Pejalan Kaki di Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Binatang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan berfokus pada teori tata kelola jaringan oleh Provan dan Kenis (2008), yang mencakup tiga indikator: jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor, dan tujuan tata kelola jaringan. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa proses tersebut telah berjalan dengan lancar melalui proses lelang yang jelas, terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan non-pemerintah, serta melibatkan masyarakat terdampak melalui perekrutan pekerja non-skill.