Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Law and Economics Dynamics of Politics and Democracy
Buaton, Tiarsen
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pengaturan Perizinan Penanam Modal Asing dalam Bidang Usaha Rumah Sakit Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Sidiq, Muhamad Fajar; Buaton, Tiarsen; Maryani, Ani
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.518

Abstract

Penanaman modal asing (PMA) dalam bidang usaha rumah sakit di Indonesia menjadi isu strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan berkualitas, keberadaan rumah sakit yang didukung oleh investasi asing diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, pengaturan perizinan penanaman modal asing dalam sektor ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak mengganggu keseimbangan persaingan usaha dalam negeri dan tetap menjaga standar pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perizinan penanaman modal asing dalam pendirian rumah sakit di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan perundang- undangan yang berlaku terkait PMA di bidang kesehatan serta bagaimana pengaturan tersebut dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Investasi asing di sektor kesehatan harus diiringi dengan upaya untuk memperkuat tenaga medis lokal. Pemerintah dapat mewajibkan rumah sakit asing untuk memberikan program pelatihan dan transfer teknologi kepada tenaga kesehatan dalam negeri. Langkah ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing dan mendorong pengembangan kompetensi local
Determination of Vertical Boundaries of National Airspace in the Context of Airspace Security Operations Rohanwi, Fatkur; Buaton, Tiarsen; Makbul, Ahmad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3671

Abstract

The establishment of the vertical boundary of national airspace is crucial in maintaining Indonesia's air sovereignty. The state has full sovereignty over the airspace above its land and waters; however, to date, there are no clear national or international regulations that define this vertical boundary. This uncertainty creates issues in law enforcement operations and airspace security, especially due to the rapid advancement of aviation and space technologies. This study analyzes the importance of establishing the vertical boundary of airspace to support air security operations by the Indonesian Air Force (TNI AU). The research employs a qualitative approach through literature reviews and interviews with relevant experts. The findings indicate that setting the vertical boundary is urgent in ensuring air security and sovereignty, as well as in preventing future legal conflicts. Active diplomacy in international forums is necessary to foster global agreements on the vertical boundary of airspace.
Analisis Yuridis Tenaga Asing dalam Pelayanan Kesehatan Nasional Chandra, Purwanto; Buaton, Tiarsen; Purnomo, Budi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.986

Abstract

Tingkat mobilitas internasional yang semakin meningkat dalam era globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada sektor pelayanan kesehatan. Banyak negara menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang memadai. Dalam konteks ini, kehadiran dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional telah menjadi solusi yang diadopsi oleh beberapa negara. Dokter asing membawa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari negara asal mereka untuk membantu mengisi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.  Dalam  menghadapi  permasalahan  ini, pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2024  tentang  Kesehatan, yang  membuka  peluang  bagi  dokter  asing  untuk  berpraktik  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  diharapkan menjadi  solusi  strategis  untuk  mengatasi  kekurangan  tenaga  medis  nasional.  Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 248 sampai 255, memberikan landasan hukum yang tegas mengenai keberadaan dokter asing di Indonesia. Pasal 248 menetapkan bahwa tenaga medis asing yang ingin berpraktik di Indonesia wajib memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui secara global, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan medis yang sesuai dengan standar global dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan kesehatan nasional. Sementara itu, Pasal 249 menegaskan bahwa dokter asing diwajibkan menjalani pelatihan mengenai budaya serta etika profesi kedokteran di Indonesia, guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya lokal dalam praktik medis sehari-hari.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit Ivan, Pupung; Buaton, Tiarsen; Makbul, Ahmad
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12572

Abstract

Abstrak: Rumah Sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit hanya dikenal doktrin Vicarious Liability namun dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sehingga berkembang suatu doktrin yang bernama Corporate Liability dan Central Responsibility. Dalam pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah mengadopsi doktrin Central Responsibilty, dimana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Sehingga pasien dapat meminta tanggung jawab kepada rumah sakit tanpa harus memastikan status dan hubungan antara dokter yang bersangkutan dengan rumah sakit. Namun disampaikan juga  yaitu pada Undang-Undang yang baru adalah no 17 Tahun 2023 Dalam Pasal 440 Dokter  dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatannya yakni sangsi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kealfaan yang mengakibatkan pasien luka berat.  Adapun pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien atas tindakan kelalaian yang dilakukan tenaga medis dapat dilakukan secara bersama-sama tanggung renteng dikenal dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan tanggung jawab pihak lain atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya.Abstract: Hospitals and doctors play a very important role in maintaining and improving the quality of public health. This is because hospitals are places that contain healthcare personnel and facilities that are believed by the community to be able to cure a person's illness. Whereas a doctor is someone who has certain abilities in terms of curing a patient's illness. Thus, doctors and hospitals can be considered as providers of health services, while patients are the recipients of health services. The hospital's accountability is only recognized under the doctrine of Vicarious Liability, but it is felt that this can no longer accommodate the needs of society. Thus, a doctrine known as Corporate Liability and Central Responsibility has developed. In Article 193 of Law No. 17 of 2023 on health, the doctrine of Central Responsibility has been adopted, where hospitals are legally responsible for losses caused by negligence committed by their healthcare personnel. So that patients can hold the hospital accountable without having to verify the status and relationship between the doctor in question and the hospital. However, it is also stated that in the new Law No. 17 of 2023 In Article 440, doctors and healthcare workers have responsibilities for their activities, namely criminal sanctions for medical personnel who commit negligence resulting in serious injury to patients. The accountability for the losses suffered by patients due to negligence by medical personnel can be jointly and severally liable, as known in civil law, specifically Article 1365 and Article 1367 of the Indonesian Civil Code, which regulate unlawful acts (onrechtmatige daad) and the responsibility of others for the actions of those under their supervision
Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Yulius S Soeiono, Immanuel; Buaton, Tiarsen; Retnowati, Anis; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Legal Analysis of the Death Penalty in Indonesia from the Perspective of National and International Law in Terms of Human Rights Riyono, Dafid; Buaton, Tiarsen; Agus Suswantoro, Tri Agus Suswantoro
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the regulation of capital punishment under international law as reviewed by the UN General Assembly Resolution on the Declaration of Human Rights of 1949 and its practice in several countries. The debate on the death penalty has led to the emergence of at least two major groups: those who oppose the death penalty and those who support it. Those who support the death penalty believe it is a necessary form of punishment to prevent and reduce crimes that are considered serious or extraordinary in society. The type of research used in this thesis is normative legal research. Normative legal research examines the law from an internal perspective, with the object of research being legal norms. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, the case approach, and the comparative approach with several countries. The results of this study show that the regulation of the death penalty in international law shows a tendency towards abolition or very strict restrictions. UN General Assembly resolutions and instruments such as the UDHR and ICCPR provide a moral and normative basis for the rejection of the death penalty. However, its implementation is highly dependent on the socio-political conditions of each country. The future of the death penalty in international law will continue to be a tug-of-war between universal human rights principles and the reality of state sovereignty
Legal Study of Legal Treatment of Prisoners of War in the Perspective of Humanitarian Law: Legal Study of Legal Treatment of Prisoners of War in the Perspective of Humanitarian Law Buaton, Tiarsen; Edwin; Tri Agus Suswantoro; Ahmad Jaeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6286

Abstract

Enforcement prisoner wars waged onevery country are inseparable from provisions ofhumanitarian law. Every country involved in theorigination convention subject to the established ruleseven has been implemented well. Aims: From thebackground that has been described above, then writerinterested in raising this material in the creation of ajournal with the title "Treatment Against Prisoners ofWar Under Humanitarian Law”. Method: researchmethod used is the method study Library Research is aseries of activities related to methods library datacollection, reading and taking notes as well asprocessing research materials that utilize source library.As well as Internet Searching which is a technique datacollection through the assistance of technology in theform of tool or machine internet search where allinformation such as writing, data, pictures and so onfrom various eras available inside it. Result: A prisonerwar entitled on treatment as a prisoner war When thestatus as prisoner war Already fulfilled. Treatment toprisoner war has set up in terms and conditions lawhumanitarian. Provisions of Humanitarian Law the setup in Convention Geneva III 1949 on treatment toprisoner war. Conclusion: Violation law carried out byprisoners war must still processed in accordanceapplicable law However during the legal process walk aprisoner war must still get right his as prisoner war withthe provisions that have been set, then from That everycountry must own copy convention geneva the sentenceinside it convention mentioned understood by a personprisoner war.
Legal analysis of the use of artificial intelligence systems in military operations carried out by the TNI reviewed from the principles of humanitarian law Putra, Reynaldo Adi; Buaton, Tiarsen; Prasetyo, Allan Hermit
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 3 No. 1 (2023): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v3i1.2978

Abstract

Purpose: This study analyzes the application of artificial intelligence systems in military operations by the TNI by paying attention to the enforcement of humanitarian law principles. Research/methodology: The research method used is normative juridical with an analysis of applicable legal provisions which is carried out by reviewing and collecting legal documents and limited interviews with experts in their fields. Results: The conclusion of this study is that although artificial intelligence systems have great potential to influence the methods and tools in current and future military operations. The influence of artificial intelligence systems gives the system the authority to move on its own without any role from humans. Changes in the pattern of military operations require a clear legal framework and strict enforcement to ensure that their use by the TNI does not violate the principles of humanitarian law. Suggestions: This study suggests the need to develop more comprehensive national and international regulations to regulate the use of artificial intelligence systems in military operations carried out by the TNI in order to comply with the principles of humanitarian law.
Analisis Yuridis Pengaturan Kewenangan Pengawasan Terhadap Produk Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Asnawi, Asnawi; Buaton, Tiarsen; Sagara, Parluhutan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i1.3639

Abstract

Artikel ini melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan kewenangan pengawasan terhadap produk farmasi dan alat kesehatan dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kerangka hukum baru ini mendefinisikan dan mempengaruhi peran serta tanggung jawab badan regulasi dalam mengawasi industri farmasi dan alat kesehatan. Analisis ini menggali ketentuan-ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023, dengan fokus pada pemisahan kekuasaan pengawasan dan mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga memeriksa hubungan antara regulasi nasional dan standar internasional, serta menyoroti implikasi bagi pemangku kepentingan industri. Melalui tinjauan menyeluruh terhadap teks legislatif dan yurisprudensi yang relevan, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas dan tantangan potensial dari kerangka regulasi baru tersebut. Analisis ini penting untuk memahami lanskap regulasi kesehatan yang berkembang dan dampaknya terhadap kualitas dan keamanan produk farmasi serta alat kesehatan di Indonesia.
Perspektif Hukum Pada Hak Pasien Atas Informasi Dalam Pelayanan Pembedahan Parlin, Julius; Buaton, Tiarsen
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3662

Abstract

Tindakan pembedahan merupakan tindakan berisiko tinggi terhadap pasien yang dapat berakhir dengan kecacatan dan kematian, meski bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi jika tidak dilakukan. Informasi medis yang termasuk didalammnya persetujuan tindakan pembedahan (informed consent) harus didapatkan pasien beserta keluarga oleh dokter terutama terkait dengan risiko dan komplikasi medis. Informasi medis harus tetap dijaga kerahasiaanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan dokter. Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada pengaturan hak pasien terhadap informasi dalam pelayanan pembedahan dan dampak bagi pelanggaran terhadap informasi layanan pembedahan oleh dokter dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak pasien atas informasi pelayanan pembedahan telah dilindungi oleh Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis; pelanggaran hukum terhadap hak pasien atas informasi pelayanan pembedahan oleh dokter telah diatur dalam kode etik profesi kedokteran, kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1365, Kitab undang-undang Pidana Pasal 351, dan hukum administratif yang terkait dengan kerahasiaan informasi dan pelanggaran perikatan janji (verbintenis).
Co-Authors Agus Suswantoro, Tri Agus Suswantoro Ahmad Jaeni Ani Maryani, Ani Asnawi Asnawi Budi Purnomo Chandra, Purwanto Edwin Ivan, Pupung Makbul, Ahmad Parlin, Julius prasetyo, allan hermit Putra, Reynaldo Adi Retnowati, Anis Riyono, Dafid Rohanwi, Fatkur Sagara, Parluhutan Sidiq, Muhamad Fajar Tri Agus Suswantoro Yulius S Soeiono, Immanuel