<![CDATA[Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan parah, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta sistem administrasi yang kurang efisien, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Bali perlu bertransformasi menjadi smart city untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya penerapan smart mobility yang dapat mengintegrasikan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada energi tidak terbarukan. Keberadaan smart mobility dapat menyelesaikan permasalahan sektor transportasi yang disebabkan oleh keterbatasan integrasi transportasi umum dan pemilihan moda dengan energi tidak terbarukan. Dalam mewujudkan smart mobility perlu diinisiasi oleh keberadaan aktor dan kebijakan, sehingga penelitian ini mencoba menganalisis peran aktor dan kebijakan yang terlibat dan peran kebijakan, kekuatan, kepentingan, hubungan keterkaitan aktor dan kebijakan dalam mewujudkan smart mobility, dimana membutuhkan pendekatan terstruktur untuk memahami dinamika antar aktor, kebijakan yang berlaku, serta kekuatan dan kepentingan yang saling memengaruhi. Sumber data pada penelitian ini didapat dari data sekunder berupa dokumen perencanaan serta dilakukan verifikasi melalui diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan, menunjukkan bahwa kebijakan terkait smart mobility di Provinsi Bali telah memenuhi seluruh komponen pembentuk smart mobility di Provinsi Bali. Pada analisis peran aktor yang memiliki kapabilitas dan kepentingan tinggi antara lain Inna Group, Komite Kendaraan Listrik, Dishub, PLN, dan GIZ. Berdasarkan analisis dimulai dengan identifikasi aktor dan kebijakan dan keterkaitan kebijakan dan aktor menunjukkan bahwa seluruh aktor dan kebijakan di Provinsi Bali sudah memiliki kapasitas untuk mewujudkan smart mobility. Keberadaan penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi kesiapan implementasi smart mobility pada suatu wilayah administrasi pemerintahan. Pentingnya peran Aktor dan kebijakan dalam mendukung implementasi program smart mobility, sehingga hasil penelitian ini dapat dipergunakan pemerintah sebagai dasar penyelenggara smart mobility di Provinsi Bali.]]>
