Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Bogor Rachmawati, Ilmadira Izni; Hambani, Susy
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21046

Abstract

Sistem informasi akuntansi memegang peran penting dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya pencairan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi pengeluaran APBN di KPPN Bogor dan mengidentifikasi hambatan teknis serta non-teknis. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif terhadap prosedur SPM dan SP2D melalui SAKTI dan SPAN. Pengumpulan data melibatkan keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional harian, seperti input data dan stock opname, serta wawancara mendalam dengan staf. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran APBN di KPPN Bogor beroperasi melalui mekanisme digital terstruktur, melibatkan validasi berlapis hingga persetujuan Kepala Seksi Pencairan Dana sebelum SP2D diterbitkan. Kendala utama meliputi tingginya volume pengajuan menyebabkan penumpukan antrean dokumen, masalah teknis SAKTI/SPAN seperti error system dan kesalahan input, serta kurangnya pemahaman kementerian/lembaga terhadap prosedur pencairan dana yang berakibat terjadinya penolakan. KPPN Bogor telah berupaya mengatasi kendala ini melalui peningkatan kualitas SDM, optimalisasi sistem dengan pemutakhiran berkala dan helpdesk, serta penerapan sistem antrean online dan koordinasi intensif. Sistem informasi akuntansi di KPPN Bogor telah meningkatkan efisiensi, namun perbaikan berkelanjutan dalam pelatihan pengguna, stabilitas sistem, dan komunikasi antar-instansi diperlukan untuk mencapai akuntabilitas dan efisiensi optimal.