Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu
Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration

 1 
Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon
Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration innovation in the digital era
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/tls.v2i01.229

Abstract

The purpose of writing this work is to understand constitutional law in Indonesia from Mahfud MD's perspective. This research adopts a qualitative approach to deepen understanding of constitutional law in Indonesia from Mahfud MD's perspective. The literature review involves studying literature related to constitutional law theory and the work of Mahfud MD as the main reading material. The main data source comes from Mahfud MD's writings, including books, articles and speeches discussing constitutional law in Indonesia. Data collection techniques include literature study, document analysis, and a review of Mahfud MD's online publications. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive approach, identifying the main concepts and views of Mahfud MD through comparison and synthesis of information. Legal politics in the Indonesian context, both before and after the amendments to the 1945 Constitution, provides a historical perspective on the evolution of the Indonesian legal framework and its impact on the direction of law formation. Mahfud MD's understanding that legal politics is an official and valid legal policy, which determines the direction, form and substance of laws, provides a basis for seeing the complex relationship between politics and law.
Perlindungan hukum bagi individu yang memegang sertifikat hak milik tanah dievaluasi dalam konteks sengketa Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon
Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration innovation in the digital era
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/tls.v2i01.233

Abstract

Tujuan penulisan karya ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi individu yang memegang sertifikat hak milik tanah dievaluasi dalam konteks sengketa. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan fokus pada kajian mendalam terkait norma hukum, hukum substantif, asas-asas hukum, teori-teori hukum, kaidah-kaidah hukum, dan analisis hukum perbandingan, khususnya dalam konteks hukum pertanahan. Penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai sengketa hak kepemilikan tanah. Hasil karya ini perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah menjadi krusial dalam mengatasi potensi konflik dan ketidakpastian seiring upaya pembangunan di Indonesia. Meskipun tujuan hukum pertanahan adalah memberikan kepastian, pemegang sertifikat sering merasa tidak aman terutama terkait potensi pembatalan sertifikat tanah. Meskipun Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan syarat sahnya sertifikat setelah lima tahun, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur penerbitan tetap menjadi tantangan. Proses pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan menyederhanakan hukum dan memberikan landasan bagi bukti hak atas tanah, dengan perlindungan hukum komprehensif dan keterlibatan sistem peradilan sebagai kunci penanggulangan tuntutan hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum ini memerlukan pendekatan holistik untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, menjaga stabilitas sosial, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan.
Co-Authors