<![CDATA[This study aims to describe the dynamics of the Child-Friendly City Program implementation network in Bulukumba Regency, with a focus on the mechanism for resolving cases of violence against children. The approach used is qualitative with a case study strategy. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document analysis, which are then analyzed qualitatively through a descriptive case study approach. The results of the study indicate that key actors in handling child violence involve the government, law enforcement officers, and community institutions, which generally have relatively balanced roles. However, the function of the policy network has not been running optimally, which is reflected in the weak coordination between actors and the lack of formal institutionalization of the network structure. Interaction between actors takes place in a coordinative pattern, but has not been fully able to drive the exchange of resources effectively. The distribution of power in the network also tends to be centered on certain actors, while the strategies used by other actors in utilizing resources have not shown effectiveness in achieving common goals. These findings emphasize the need to strengthen network institutionalization, more equitable distribution of authority, and the development of collaborative strategies to increase the effectiveness of the implementation of the Child-Friendly City policy at the regional level. Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika jaringan implementasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor kunci dalam penanganan kekerasan anak melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, yang secara umum memiliki peran yang relatif seimbang. Namun demikian, fungsi jaringan kebijakan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dalam lemahnya koordinasi antar-aktor serta belum terlembagakannya struktur jaringan secara formal. Interaksi antar-aktor berlangsung dalam pola koordinatif, namun belum sepenuhnya mampu menggerakkan pertukaran sumber daya secara efektif. Distribusi kekuasaan dalam jaringan juga cenderung terpusat pada beberapa aktor tertentu, sementara strategi yang digunakan oleh aktor-aktor lain dalam memanfaatkan sumber daya belum menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pelembagaan jaringan, distribusi kewenangan yang lebih merata, serta pengembangan strategi kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah.]]>
