Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.64
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan IBLAM Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Marsal, Irsyaf
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara Pitaloka, Putri Galuh; Hadi, Rival Mahesa Fauzan; Sembiring, Nirindah Daniella; Tampubolon, Toby Samuel; Marsal, Irsyaf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The handling of election result disputes by the Constitutional Court is a crucial part of maintaining the integrity and legitimacy of the democratic process in Indonesia. The dispute resolution mechanism has been regulated in detail in laws and regulations, including the Constitutional Court Law and other technical regulations. This procedure includes the stages of filing an application, preliminary examination, evidence, and a final and binding decision, with the principle of legal certainty and substantive justice as the main foundation. The effectiveness of the Constitutional Court in resolving election result disputes is highly dependent on its ability to comply with the time limit set by law, namely 14 working days since the application is recorded in the Constitutional Case Registration Book (BRPK). This study shows that in general the Constitutional Court has been able to resolve cases within the specified time, although there are challenges related to limited examination time and the complexity of the cases. Compliance with this time limit demonstrates the professionalism of the Constitutional Court, but also requires optimal administrative and human resource readiness. In facing the surge in the number of cases, especially in simultaneous elections, the Constitutional Court faces a major challenge in maintaining efficiency without ignoring the principle of justice. The strategies implemented include strengthening the case management system, using information technology, and a collective collegial approach in decision-making.  Although the high workload may affect the depth of analysis, the Constitutional Court strives to maintain the quality of its decisions by maintaining independence and objectivity. Thus, the Constitutional Court plays an important role in responding to the dynamics of electoral democracy quickly, fairly, and constitutionally
Analisis Hukum terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilu sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Prinsip Demokrasi Rahayu, Dian Anggi; Santika, Syahira Rafah; Lestari, Widya Tri; Marsal, Irsyaf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15649911

Abstract

General elections are the main pillar of democracy that guarantees the political participation of every citizen, including the President. However, in the context of the 2024 elections, President Joko Widodo's statement claiming the right to campaign and take sides has caused public polemics. This is considered contrary to the principle of neutrality stipulated in Law Number 7 of 2017 and has the potential to disrupt election integrity, especially when the President uses state facilities in campaign activities. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the effectiveness of the application of the principle of Presidential neutrality and the role of election supervisory institutions. The results of the study show that individual integrity determines the effectiveness of neutrality in elections. When the President does not show a neutral attitude, public trust in democracy and electoral institutions decreases. Therefore, supervision by Bawaslu, KPU, and DKPP, as well as the enforcement of the code of ethics are important in ensuring the neutrality of public officials in order to maintain justice, honesty, and legitimacy in the electoral democratic process.
Analisis Sentimen Terhadap Diskriminasi Usia Maksimum Sebagai Proporsionalitas Syarat Bekerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Cipta Kerja Syaeh, Muhammad Tunjang; Ramadhan, Adam; Ramadhani, Rashya Serien; Pangaribuan, Calvin Philip Andrew; Marsal, Irsyaf
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah. Banyak perusahaan menetapkan batas usia maksimal dalam lowongan pekerjaan, sering kali tanpa dasar objektif yang jelas. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama mengenai kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua pekerja, terlepas dari usia mereka. Batasan usia ini sering mengakibatkan marginalisasi bagi pencari kerja di luar rentang usia yang ditentukan, sehingga meningkatkan angka pengangguran di kelompok usia produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji regulasi yang ada terkait diskriminasi usia dalam ketenagakerjaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi perundang-undangan, artikel jurnal, dan studi literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan batas usia dan mendasari usulan reformasi. Praktik pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan menciptakan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Meskipun diakui bahwa pembatasan usia bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, banyak praktik saat ini yang tidak sesuai dengan pertimbangan objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja untuk memasukkan larangan eksplisit terhadap diskriminasi usia. Selain itu, perlu ada penguatan pengawasan dan edukasi publik mengenai pentingnya perlakuan setara dalam dunia kerja, serta insentif untuk perusahaan yang menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif.
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Yuliana, Adelia; Nabilla , Anissa; Suci, Indah Meisyana; Nurbaety, Setia Nanda; Marsal, Irsyaf
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.
Annulment of Marital Property Agreements Due to Vitiating Factors: A Comparative Study Between Indonesian and English Law Sirait, Priscila; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2523

Abstract

This article examines how annulment of marital property agreements occurs when consent is tainted by vitiating factors. The research object focuses on prenuptial agreements in Indonesia and financial settlement agreements in England. The objective of this study is to analyze the legal framework, judicial practice, and consequences of annulment caused by error, misrepresentation or fraud, or duress in both jurisdictions. Using normative legal research, this study employs statutory, conceptual, comparative, and case approaches, supported by deductive analysis of legislation, jurisprudence, and scholarly opinion. The results show that under Indonesian law, annulment is possible when an agreement is proven to be based on false or misleading information, as exemplified by Denpasar District Court Decision No. 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, which annulled a prenuptial agreement due to misrepresentation. Meanwhile under English law, annulment is recognized in cases of fraudulent misrepresentation, as highlighted in Sharland v Sharland [2015] UKSC 60, where intentional dishonesty invalidated a financial settlement agreement. The conclusion affirms that such agreements are voidable and although annulment safeguards fairness and genuine consent, the division of marital property must still be pursued through separate judicial proceedings as the consequences in both legal systems.
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Implikasinya terhadap Dosen di Perguruan Tinggi Negeri Sari, Intan Permata; Marsal, Irsyaf
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7831

Abstract

Indonesia, as a rechtstaat (rule of law) state, implicitly adopts the principles of a welfare state, one of which is reflected in the regulation of the national civil service system. Following the enactment of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (UU ASN 2023), the management of civil servants has become more organized and adaptive to the needs of government institutions. However, this regulation presents normative issues, particularly for non-civil servant (non-PNS) lecturers at public universities. This study aims to examine the legal politics behind the enactment of UU ASN 2023 and its implications for the regulation of lecturers within the public higher education system. A normative juridical method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the legal politics of UU ASN 2023 are directed at reforming civil servant management to be more flexible and competitive, including in the recruitment of talent in the public sector. Nonetheless, the implementation of this regulation generates normative conflicts with Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers (UU Guru Dosen), particularly regarding the recognition of non-PNS lecturers in public universities. Therefore, in drafting implementing regulations for UU ASN 2023, the government should refer to UU Guru Dosen as lex specialis to ensure legal certainty and continuity for non-PNS lecturers. These findings underscore the importance of regulatory harmonization in the higher education sector to prevent legal uncertainty and to safeguard the professional rights of lecturers.
Pendidikan Karakter: Membangun Generasi yang Islami, Kreatif, dan Kompetitif Irawan, Dio Rizqi; Ulfah, Khofshotul; Danibao, Masitaria Aci; Imanah, Nur Syahdatul; Alfiansa, Sendi; Rahman, Siti Muthia; Aprilia, Tia; Estuningtyas, Retna Dwi; Marsal, Irsyaf
Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS) Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54832/judimas.v2i2.291

Abstract

Pengabdian Masyarakat telah dilaksanakan di Masjid Jami’yatul Khair, Kayu Putih selama satu bulan dimulai pada tanggal 18 November 2023. Masjid Jami’yatul Khair ini merupakan masjid yang dipilih menjadi tujuan pengabdian masyarakat sebagai sentral kegiatan Islami untuk memakmurkan masjid dan memandirikan umat serta memberikan motivasi, dan perlombaan. Pengabdian masyarakat diawali dengan proses observasi masjid guna melihat potensi masjid yang akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Program-program dirancang berurutan mulai dengan diskusi kelompok pengabdian masyarakat, serta pengurus masjid setempat, khususnya yang bersinggungan langsung dengan program-program yang dirancang. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan secara seimbang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi di akhir program. Hasil yang dicapai dari program pengabdian masyarakat diantaranya meningkatkan kemampuan anak-anak lingkungan masjid khususnya dalam semangat menghafal surat-surat pendek, mewarnai kaligrafi Arab, serta mengumandangkan adzan. Disisi lain, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi peserta dan masyarakat setempat, khususnya jamaah Masjid Jami’yatul Khair dalam upaya memakmurkan masjid.
Revolusi Teknologi dan Tantangan Hukum: Perspektif Privasi dan Keamanan Data dalam Era Internet of Things (IoT) Sembiring, Tamaulina Br.; Koynja, Johannes Johny; Maharaja, Tegen; Febryani, Evy; Marsal, Irsyaf
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2202

Abstract

Revolusi teknologi yang disaksikan dalam era Internet of Things (IoT) telah menghadirkan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat IoT juga membawa tantangan baru dalam hal privasi dan keamanan data. Artikel ini mengeksplorasi dampak revolusi teknologi dalam konteks hukum, dengan fokus pada isu-isu privasi dan keamanan data dalam lingkungan IoT. Dalam artikel ini, kami melakukan tinjauan mendalam tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan IoT dan dampaknya terhadap privasi individu serta keamanan data. Kami menyajikan hasil penelitian terbaru yang mengungkapkan tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam mengatasi isu privasi dan keamanan data dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks. Kami juga membahas inisiatif kebijakan dan regulasi yang telah diadopsi oleh beberapa yurisdiksi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kami menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data dalam era IoT yang terus berkembang, serta implikasinya terhadap pemegang kepentingan seperti konsumen, produsen perangkat IoT, dan penyedia layanan. Artikel ini mengidentifikasi kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk memitigasi risiko dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan IoT.
TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT Marsal, Irsyaf; Rina Septiani; Kalijunjung Hasibuan; Vivi Puspita Sari; Hasudungan Sinaga
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.238

Abstract

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Co-Authors Adam Ramadhan Agustia, Yefiza Nahri Alfiansa, Sendi Ali Imran Nasution Annazali, Ahmad Haqqi Aprilia, Tia Asri, Muhammad Rozi Azahra, Nawalia danibao, masitaria aci Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Estuningtyas, Retna Dwi Faqih Zuhdi Rahman Febryani, Evy Hadi, Rival Mahesa Fauzan Hasudungan Sinaga Imanah, Nur Syahdatul intan permata sari Iqbal, Ahmad Irawan, Dio Rizqi Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Kalijunjung Hasibuan Lestari, Widya Tri Maharaja, Tegen Nabilla , Anissa Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nurbaety, Setia Nanda Pangaribuan, Calvin Philip Andrew Pitaloka, Putri Galuh Putra, Samudra Farasi Rahayu, Dian Anggi Rahman, Siti Muthia Rakhmi, Wendy Budiati Ramadhani, Rashya Serien Rina Septiani Santika, Syahira Rafah Sembiring, Nirindah Daniella Sembiring, Tamaulina Br. Sirait, Priscila Slamet Tri Wahyudi Suci, Indah Meisyana Syaeh, Muhammad Tunjang Syarkun, Mufarikha Binti Tampubolon, Toby Samuel Thalib, Sabrina Riyadh Ulfah, Khofshotul Vivi Puspita Sari Winriadirahman, Prameswara Yuliana, Adelia