<![CDATA[Analisis kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini bertujuan menganalisis kebijakan (analysis for policy) terkait Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 melalui program 1000 HPK beserta evaluasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang berlaku. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program, dan belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait program. Mengacu pada SUN Framework, sebagian besar dari 13 intervensi di bidang gizi yang terbukti paling cost effective sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini terutama karena masalah gizi sementara ini dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Perlu adanya sinergitas dari seluruh sektor dalam mendukung kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dicanangkan pemerintah.Kata kunci: Analisis kebijakan; perbaikan gizi; peraturan presiden; 1000 HPKAnalisis kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini bertujuan menganalisis kebijakan (analysis for policy) terkait Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 melalui program 1000 HPK beserta evaluasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang berlaku. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program, dan belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait program. Mengacu pada SUN Framework, sebagian besar dari 13 intervensi di bidang gizi yang terbukti paling cost effective sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini terutama karena masalah gizi sementara ini dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Perlu adanya sinergitas dari seluruh sektor dalam mendukung kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dicanangkan pemerintah. Kata kunci: Analisis kebijakan; perbaikan gizi; peraturan presiden; 1000 HPK]]>
