Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA TELUK BERBASIS POTENSI LOKAL MENGGUNAKAN PRINSIP COMMUNITY BASED TOURISM Al Kausar, Jefri; Jorgi Sutan , Arissy; Sazeta, Mirza; Alan S, Fajar; Rahmadani, Suci; Rosanti Salsa Bela, Dinda; Aisah S , Uswatun; Novia Rizal, Azira
Journal Of Rural Community Development Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No. 2 (2024) : Oktober 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v1i2.15

Abstract

Artikel ini berfokus dalam mendeskripsikan terkait dengan pengabdian dalam pengembangan Pariwisata Desa di desa Teluk dalam sudut pandang Community Based Tourism. Dalam hal ini pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan adanya keterlibatan dari pihak desa teluk serta akademisi Universitas Jambi. Pelaksanaan pengabdian melalui edukasi, diskusi terarah hingga survey Lokasi secara langsung. Dalam pengabdian ini menunjukkan adanya 3 hal yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan pariwisata desa, di mana masyarakat harus dipandang sebagai subjek, bukan objek. Keterlibatan aktif masyarakat dapat mengoptimalkan perkembangan pariwisata yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal. Kedua, buku wisata desa berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan dan penataan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA) di Desa Teluk, memberikan konsep yang jelas untuk arah pengembangan pariwisata ke depan. Ketiga, keterlibatan akademisi memainkan peran sentral dalam perencanaan pengembangan pariwisata desa, memastikan bahwa proses tersebut terstruktur, terkonsep dengan baik, dan berkelanjutan.
Penggunaan Media Sosial dalam Mengatasi Isu Rasial di Amerika Kampanye #AsianLivesMatter Al Kausar, Jefri
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 8 No 1 (2025): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v8i1.3453

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media sosial seperti apa yang digunakan untuk menolak kasus diskriminasi rasial kampanye #AsianLiveMatter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan Qualitative Data Analysis Software (Q-DAS), dan tolnya adalah NVIVO 12Plus dan memberikan nilai dengan cara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, konten atau tema media sosial mendominasi dalam tiga tema signifikan Keadilan, Orang, dan Rasisme. Kedua, hubungan tagar tampak cukup kuat karena dapat melihat di batas bawah 0,5. Ketiga, narasi yang menyebar didominasi oleh satu kata dan tagar untuk menyebarkan pengaruh dan menarik netizen untuk berpartisipasi. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan seperti, Penelitian ini berfokus pada fenomena media sosial #AsianLivesMatters, tanpa mencoba untuk mengetahui motif kampanye seperti apa. Rekomendasi penelitian lain mencoba membandingkan dengan gerakan rasial lain.
Penggunaan Sosial Media dalam Upaya Penolakan Pembagian Konsesi Tambang Pada Ormas Agama: Studi Kasus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Sutan, Arissy Jorgi; Al Kausar, Jefri; Sazeta, Mirza; Hanafi Ahmad, Zakly; Romadhon, Aditya; Pratama, Galank
Jurnal Agregasi Vol 13 No 2 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/ye0ye612

Abstract

This study examines social media as a platform for rejecting mining concessions by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Using a qualitative case study approach and Nvivo 12 Plus for analysis, it draws data from Twitter/X. The findings reveal differing protest focuses: criticism of Muhammadiyah highlights its reputation, while protests against Nahdlatul Ulama emphasize concession acceptance. Social media amplifies voices broadly, playing a key role in modern protests. Popular narratives mainly center on mining, with some also scrutinizing Muhammadiyah. A significant wave of rejection emerged, with strong negative reactions from netizens. This study has limitations in focusing data on social media platforms such as Twitter/X. Recommendations for further research can focus on environmental issues and Indigenous communities in the frame of protests through social media.
Mewujudkan Layanan Publik yang Adil dan Inklusif: Kendala Bahasa dan Etika Kewarganegaraan Birokrasi Al Kausar, Jefri; Alan Fajar, Syahrier; Wira, Anshori; Arissy Jorgi, Sutan
Journal of Civic Education Vol 8 No 4 (2025): Journal of Civic Education (IN PRESS)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jce.v8i4.1211

Abstract

The challenge of language barriers in Indonesian public service interactions is discussed in this article regarding technical communication failure and critical issue of bureaucratic ethics and the violation of civil rights. The study asserts that problems such as rigid bureaucratic language, inaccessible channels, and unaddressed public feedback constitute a systemic failure of the public service apparatus to uphold principles of inclusive public service and non-discrimination. Employing a Systematic Literature Review (SLR) methodology, which involved screening publications from the Scopus and Sinta databases (2020–2025), the research protocol was designed to be systematic and reproducible. The synthesis of findings reveals that these operational shortcomings are not merely technical failings but are instead a clear manifestation of a deficiency in the Civic Virtue of civil servants, who bear the ethical responsibility to bridge multicultural differences rather than perpetuate exclusionary practices. The study concludes by underscoring the urgent necessity for bureaucratic paradigm reform, specifically recommending the mandatory development of a Civic Ethics Curriculum for civil servants that explicitly cultivates the values of inclusivity, public empathy, and a comprehensive awareness of citizens' rights within a diverse, democratic context.