<![CDATA[Indonesia telah melewati masa-masa sulit (keadaan darurat negara) yang bersifat lokal, tentu sifat dari keadaan darurat ini berbeda dengan keadaan darurat yang jangkauannya berskala nasional. Prinsip penetapan status kedaruratan lokal pada negara kesatuan berada di tangan pemimpin negara, Indonesia yang merupakan negara dengan bentuk negara kesatuan telah memberikan kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana kepada presiden selaku pemimpin negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah terdelegasikan oleh ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Belakangan ini telah terjadi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat, menyikapi bencana tersebut Bupati Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan, yang kemudian Surat Keputusan tersebut tidak diperpanjang dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan darurat bencana yang diterbitkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Kemudian data yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan cara kualitatif. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menetapkan status darurat bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat berpedoman pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat melalui undang-undang untuk menetapkan keadaan darurat kepada pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia.]]>
