Japatani, Bonanda
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara Sintara, Dani; Bahri, Samsul; Japatani, Bonanda; Maryani, Halimatul
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.1992

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaruh globalisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah  dan untuk menemukan kendala pemerintah daerah dalam era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan daerah telah memberikan warna atau corak pemerintahan yang otonom dengan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Dalam kaitan ini, ditinjau dari asfek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi telah merubah struktur kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada globalisasi. Kedua, di era globalisasi saat ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang belum mampu bersaing secara global,  lemahnya kordinasi antara kepala daerah dengan Lembaga-lembaga daerah dalam pengambilan kebijakan yang bertentangan karkater dan budaya masyarakat daerah serta adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah dengan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang berujung pada perbuatan korup pejabat daerah.