Energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara. Meskipun batu bara memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan dan biaya yang rendah, penggunaannya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap polusi udara. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025 dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Fokus penelitian ini adalah simulasi pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) on-grid dan juga hybrid di gedung administrasi PLTU Jawa 7, dimana akan dievaluasi dari sisi teknis maupun ekonomi. Setelah menganalisa energi harian pada Gedung Administrasi PLTU Jawa 7, dihasilkan perancangan PLTS on-grid dan hybrid memiliki kapasitas sebesar 1 kWp, dengan modul PV 400 Wp sebanyak 3 buah dan inverter berkapasitas 1 kWp serta baterai VRLA 12 V 100 Ah sebanyak 14 buah. Sistem PLTS on-grid Gedung Administrasi PLTU Jawa 7 menghasilkan energi listrik sebesar 1.784,2 kWh pertahun sedangkan PLTS hybrid menghasilkan 1.656,17 kWh Berdasarkan simulasi menggunakan software PVSysyt, nilai performance ratio yang didapatkan PLTS on-grid sebesar 81,1% sedangkan pada PLTS hybrid 75,4%. Pada analisis ekonomi, dengan investasi awal sebesar Rp 18.635.000, perhitungan kelayakan investasi menunjukkan nilai NPV sebesar Rp 14.432.180, BCR sebesar 1,77, dan IRR sebesar 11,62%. Sedangkan Payback period yang dibutuhkan adalah 9 tahun 5 bulan. Maka dari itu pada perancangan sistem PLTS pada Gedung Administrasi PLTU Jawa 7 layak untuk dilakukan. Pada analisis ekonomi PLTS hybrid, dengan nilai investasi awal sebesar Rp 36.835.000, perhitungan kelayakan investasi menunjukkan nilai NPV sebesar Rp -6.209.155, BCR sebesar 0,83, dan IRR sebesar 4,07%. Sedangkan ayback period yang dibutuhkan adalah 18 tahun 7 bulan. Maka dari itu pada perancangan sistem PLTS hybrid pada Gedung Administrasi PLTU Jawa 7 tidak layak untuk dilakukan.