Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : POROS TEKNIK

Kebijakan Dualisme Hak Kepemilikan Aset Tanah Studi Kasus: Terminal Induk Km 6 Banjarmasin Hafizha, Farah
POROS TEKNIK Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/porosteknik.v10i1.657

Abstract

Salah satu aset pemerintah daerah yang mengalami dualisme pencatatan hak kepemilikan yaitu aset tanah terminal induk km 6 Banjarmasin. Setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terdapat prosedur yang jelas bagaimana proses pendaftaran hak pengelolaan aset terminal induk km 6 Banjarmasin yang merupakan hak milik tanah atas hibah. Pemerintah kota Banjarmasin selaku pengelola terminal km 6 Banjarmasin selama ini telah mengelola tanah tersebut dengan maksimal. Hasil dari penelitian ini berupa prosedur penetapan hak pegelolaan yang apabila dijalankan dapat menyelesaikan permasalahan dualisme hak pengelolaan untuk studi kasus dualisme pengelolaan aset terminal km 6 Banjarmasin, sehingga didapatkan kepemilikan tunggal antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kebijakan Dualisme Hak Kepemilikan Aset Tanah Studi Kasus: Terminal Induk Km 6 Banjarmasin Farah Hafizha
POROS TEKNIK Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/porosteknik.v10i1.657

Abstract

Salah satu aset pemerintah daerah yang mengalami dualisme pencatatan hak kepemilikan yaitu aset tanah terminal induk km 6 Banjarmasin. Setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terdapat prosedur yang jelas bagaimana proses pendaftaran hak pengelolaan aset terminal induk km 6 Banjarmasin yang merupakan hak milik tanah atas hibah. Pemerintah kota Banjarmasin selaku pengelola terminal km 6 Banjarmasin selama ini telah mengelola tanah tersebut dengan maksimal. Hasil dari penelitian ini berupa prosedur penetapan hak pegelolaan yang apabila dijalankan dapat menyelesaikan permasalahan dualisme hak pengelolaan untuk studi kasus dualisme pengelolaan aset terminal km 6 Banjarmasin, sehingga didapatkan kepemilikan tunggal antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.