<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum jual beli tanah warisan yang dilakukan sebelum pembagian waris dalam perspektif hukum perdata. Tanah sebagai salah satu objek warisan memiliki nilai ekonomis dan yuridis yang tinggi sehingga sering menimbulkan sengketa apabila dialihkan sebelum dilakukan pembagian waris secara sah. Dalam praktik, jual beli tanah warisan kerap dilakukan oleh sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya, padahal menurut hukum perdata harta peninggalan yang belum dibagi berada dalam keadaan onverdeeldheid dan menjadi milik bersama para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jual beli hak atas tanah warisan menurut hukum perdata serta mengkaji akibat hukum dari jual beli tanah warisan yang dilakukan sebelum pembagian waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Pdt/2011 sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan sebelum pembagian waris pada prinsipnya tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, karena bertentangan dengan asas kepemilikan bersama atas boedel warisan. Namun demikian, dalam praktik peradilan terdapat perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik demi menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum pembagian waris agar sengketa pertanahan dapat dihindari serta hak-hak seluruh ahli waris tetap terlindungi. Kata Kunci : Jual beli tanah, warisan, onverdeeldheid, hukum perdata, pembeli beritikad baik.]]>
