Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN
Josepus J. Pinory
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : LEX CRIMEN

 1 
TINJAUAN HUKUM SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Daniel Ferdinand Bolang; Merry Elisabeth Kalalo; Josepus J. Pinory
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam dan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurut UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap penyerahan karya cetak dan karya rekam. Secara perundang-undangan ketentuan mengenai serah simpan karya catak dan karya rekam diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Konstutusi Negara atau UUD 1945 mengamanatkan pelestarian serah simpan di dalam pasal 28 C ayat (1), pasal 28 F, Pasal 32 ayat (1). 2. Pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam menurut undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Didalam undang-undang ini tidaklah cukup baik dalam mengatur pengelolaan hasil serah simpan karya rekam dan karya cetak dikarenakan tidak mengfatur garis besar dari pengelolaan hasil serah simpan tetapi hanya mengalihkannya pada peraturan pemerintah. Didalam perturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, sudah mengatur dengan baik terkait pengelolaam hasil serah simpan melalui tahapan berupa penerimaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pengawasan. pendayagunaan, pengelolaan, pelestarian. Kata Kunci : serah simpan, karya cetak, karya rekam
PERBANDINGAN PASAL 17 UNDANG UNDANG NOMOR : 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 Christian Purukan; Donald A. Rumokoy; Josepus J. Pinory
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden RI dan mengetahui perbandingan Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q menyatakan bahwa syarat usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. 2. Putusan MK No. 90/PUU-XX1/2023 secara hukum telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaraatan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dan implikasi Hukum dan Kebijakan yang harus diambil untuk membentuk Undang-undang. Dengan cacatan penulis bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam menjaga independensi kehakiman, tetapi juga menjadi acuan bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia agar lebih profesional, akuntabel, dan transparan dan lebih mengutamakan keadilan dalam menangani perkara-perkara. Kata Kunci : usia minimal, calon presiden, calon wakil presiden, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan MK Nomor : 90/PUU XXI/2023
Co-Authors Christian Purukan Daniel Ferdinand Bolang Donald A. Rumokoy