<![CDATA[ABSTRAK Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, pasal 29 ayat 1 menyebutkan “Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan”. Terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 merupakan sebuah jawaban untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberia Jaminan Fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia secara legal formal telah memiliki kekuatan hukum sebanding dengan keputusan pengadilan yaitu hak eksekutorial, faktanya dilapangan mengeksekusi objek jaminan fidusia terhadap Debitor yang bermasalah tidak semudah apa yang telah dituangkan dalam peraturan, Oleh karenanya, collection hadir sebagai alternatif selain pendekatan legal formal, agar Kreditor dapat mengelolah piutang dagang (Account Receivable) dengan baik yang menghasilkan profit. Kata Kunci : Eksekusi, Legal Formal dan Collection]]>
Copyrights © 2017
