<![CDATA[Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung membawa kebaruan dalam berdemokrasi. Namun dalam pelaksanaan sistem yang menganut one man one vote one values ini memerlukan biaya besar dengan konsekuensi kalah dan menang tak terprediksi. Pilkada yang sejatinya menjadi ajang pesta demokrasi bagi konstestan yang akan bertarung, berubah menjadi arena penangkapan sejumlah calon peserta Pilkada karena terlibat suap biaya pemenangan. Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan Asrun, ayahnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari 2018, kemudian tersangka karena suap proyek. OTT ADP dan Asrun menjadi liputan utama suratkabar Kendari pos, Rakyat Sultra dan Berita Kota Kendari (BKK) yang selama ini memiliki kedekatan dengan tersangka, sehingga bisa memengaruhi isi berita. Penelitian ini bertujuan melihat Objektivitas Berita Operasi Tangkap Tangan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan Asrun. Penelitian ini menggunakan berita halaman satu ketiga media, edisi tanggal 1, 2, dan 3 Maret 2018 sebagai sumber data utama untuk mengetahui objektivitas berdasarkan rumusan Westertahl. Hasil penelitian menunjukkan ketiga media menyajikan berita tanpa melebih-lebihkan fakta, sementara Kendari Pos cenderung memberi penilaian dengan relevansi yang rendah dengan khalayak. Penyajian fakta-fakta berita Rakyat Sultra masih kurang dan penelitian menemukan fakta bahwa nilai objektivitas Berita Kota Kendari di atas kedua media.Kata kunci: Pilkada, Walikota Kendari, Kendari Pos, Rakyat Sultra, Berita Kota Kendari]]>
Copyrights © 2018
