PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TERKAIT DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK VALID (Studi di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang)

Yuni Safitri

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019

Yuni Safitri, Dr. Istislam,S.H., M.H. dan Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: [e-mail]  ABSTRAKBanyaknya pelanggaran-pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap, Sanksi Adminitrasi merupakan salah satu sanksi yang dominan diberikan terhadap pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan Sanksi Administrasi dalam Pemilihan kepala daerah dikabupaten Sampang belum berjalan secara efektif dan tidak dapat diterapkan secara maksimal, serta kesаdаrаn terhаdаp pelаksаnааn Undаng-Undаng mаsih kurаng terbukti dengаn mаsih аdаnyа pelаnggаrаn-pelаnggаrаn yаng dilаkukаn penyelenggаrа pemilu. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakit Daftar Pemilih Tetap Tidak Valid serta Hambatan dan Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakit Daftar Pemilih Tetap Tidak Valid. Kata kunci: Sanksi Administrasi, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Daftar Pemilih Tetap.   ABSTRACT Administrative sanctions are deemed relevant to be imposed on violation over closed list of electorate especially in the election of local government heads in the regency of Sampang. This research is categorised into empirical juridical study with socio-juridical approach. The result of the study concludes that the imposition of administrative sanctions over election of local government heads in the Regency of Sampang has not been effectively and optimally implemented in addition to the lack of awareness of implementation of law. This ineffectiveness is marked by amount of violation found in general elections. The issue has led to further study concerning administrative sanction imposition in election of local government heads over invalid closed list of electorate and measures taken by General Election Commission in the Regency of Sampang in General Election of local government heads over invalid closed list of electorate. Keywords: administrative sanctions, election of local government heads, closed list of electorate