IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (STUDI DI DINAS PEND

Angela Ines Pamela

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019

Angela Ines Pamela, Lutfi Effendi, S.H., M. Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [e-mail]  ABSTRAK Permasalahan terkait dengan kebijakan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tema ini diangkat dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 22 ayat (1) yang mengatur mengenai bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang ada sebelumnya berbentuk satuan organisasi. Oleh karena itu, implikasinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebelumnya harus dihapuskan. Permasalahan kebijakan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Dinas Kota Surabaya tidak hanya terkait prosedur implementasinya saja namun juga ditemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal yang menjadi batu sandungan dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga harus mencari solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut baik solusi internal maupun solusi eksternal. Kata Kunci : Implikasi, Kebijakan, Penghapusan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan   ABSTRACT This research topic was based on the issuance of Regulation of Minister of Home Affairs of Indonesia Number 12 of 2017 concerning Guidelines for Establishment and Classification of Department Branches and Regional Technical Implementation Unit of Education Authorities as education unit, while the technical implementation Unit was previously as an organisation. Therefore, it urges that Technical Implementation Unit of Education Authorities be abolished. The abolishment that should take place in Surabaya is not only restricted to the issue over the procedures, but both external and internal factors seem to obstruct the implementation. It is, however, essential that the Education Authorities in Surabaya find the way out to tackle internal and external issues. Keywords: implication, policy, abolishment, technical implementation unit of education authorities.