PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014

Deddi Diliyanto, S.H., Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., dan Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum
Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1

ABSTRAKRuang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bertumpu pada kategori isu hukum adalah norma kabur, maka instrumen analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Hasil dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: 1). Sah tidaknya penetapan tersangka; 2). Sah tidaknya penggeledahan; dan 3). Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).Kata kunci: Praperadilan, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTThe scope of pretrial has been limited in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code, but it turns out that the legal development of the last 5 (five) years has broken through these limits and even preceded the discussion of the draft Criminal Procedure Code. The expansion of the scope of pretrial, especially regarding the determination of suspects has begun before the ruling of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 was issued. This research is normative legal research, the approach used in this study is the legislation approach (Statute approach), Conceptual Approach (conceptual approach) and Case Approach (case approach). Relying on the category of legal issues is a vague norm, the analytical instrument used is a historical legal interpretation. The results of this study were that the pretrial authority was extended to the authority to examine and decide on: 1). Whether or not a suspect is valid; 2). Whether or not a search is valid; and 3). Whether or not legitimate foreclosures. Then in judicial practice, pretrial authority is extended to the inability of investigators to conduct investigations of both suspects (legal subjects).Keyword: Pretrial, Authority, Constitutional Court.