INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Roni Sulistyanto Luhukay (Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

Jurisprudentie
Vol 6 No 1 (2019)

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan idiologi pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Kedua, secara historis dan emperik, bentuk-bentuk intervensi terhadap jalannya kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik sebelum maupun setelah berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Masih tetap ada dengan segala dinamika dan perubahannya.