<![CDATA[Tulisan ini mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang konsep sistem manajemen berbasis KPI (Key Performance Indicator) Balance Scorecard yang dalam implementasinya di organisasi pemerintahan sedikit “dimodifikasi” dan lebih dikenal dengan Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU. Seiring dengan diterbitkannyaPeraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan secara lugas dan terang benderang upaya perubahan yang harus dilakukan oleh organisasi di seluruh kementerian dan lembaga, yang di antaranya adalah perubahan terhadap pengembangan SDM aparatur dan sistem manajemen kinerja. Dengan adanya peraturan tersebut, mau tidak mau arah besar misi reformasi organisasi dan birokrasi tersebut perlu untuk diterapkan dan penting untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing organisasi, khususnya kementerian dengan rencana tindak yang mampu menterjemahkan seluruh nilai dan target pencapaian reformasi birokrasi secara masif dan berkesinambungan. Tulisan ini diharapkan akan sedikit memberikan konsepsi mengenai sistem manajemen IKU ini, termasuk perbedaan pendekatannya dengan “Metrik Sistem”. Diharapkan hingga tahun 2025 sesuai harapan pemerintah, seluruh organisasi Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menerapkan agenda reformasi birorkasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.Kata kunci: Indikator Kinerja Utama (IKU), Reformasi Birokrasi, Balance Scorecard, Metrik]]>
Copyrights © 2015
