PEMBENTUKAN MAHKAMAH PENERBANGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Syifa Ramadhanty

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019

Syifa Ramadhanty, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum., Dr. Adi Kusumaningrum, S.H, M.HFakultas Hukum Universitas Brawijaya [e-mail] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana urgensi pembentukan mahkamah penerbangan dalam sistem hukum Indonesia dan mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi mahkamah penerbangan dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa Indonesia belum mempunyai sebuah lembaga peradilan yang khusus mengadili kasus di bidang penerbangan. Karena penerbangan yang memiliki sifat khusus dalam penyelesaian perkaranya yang khusus maka perlu dibentuk adanya mahkamah penerbangan. Konsep pembentukan mahkamah penerbangan dapat dikatakan urgensi karna pembentukannya tidak bertentangan dengan UUD1945, bahkan dapat dimungkinkan menurut UUD 1945 dan UU kekuasaan kehakiman. Serta kedudukan bagi mahkamah penerbangan dalam pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kata Kunci: Penerbangan, Pembentukan, Mahkamah   ABSTRACT This research is aimed to analyse and find out to what extent is the urgency in the establishment of aviation court in the legal system of Indonesia and how is the position and function of aviation court in the legal system of Indonesia. Indonesia has not had a specific court to adjudicate any flight-related cases. Since aviation has its own characteristics to settle aviation-related disputes that are also specific, it is then regarded essential that aviation court be formed. The concept behind this establishment can be regarded urgent because it is not considered irrelevant to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and it even complies with the Constitution and law concerning Judicial Power and the position of aviation court as a specific court within the scope of general court. Keywords: aviation, establishment, court.