PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt/2016/PT.SBY)

Risa Diayu Zuqni

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019

Risa Diayu Zuqni, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   ABSTRAK Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya kasus dimana pembeli sudah beritikad baik dalam melakukan jual beli hak atas tanah namun objek jual beli tersebut dijaminkan kepada Bank BRI oleh Penjual untuk jaminan kredit. Pada akhirnya kredit tersebut mengalami macet sehingga Bank BRI melakukan eksekusi atas objek tersebut. Berdasarkan hal itu pembeli merasa dirugikan karena pembeli sudah melakukan pembayaran terhadap objek tersebut tetapi dijaminkan ke Bank oleh penjual dan akan segera di eksekusi. Sehingga pembeli sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum berupa preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive dan perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian jual beli tanah yang berdasarkan PPJB, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembeli yang beritikad baik dengan dasar PPJB akan mendapatkan perlindungan hukum. Kata kunci: perlindungan hukum, pembeli beritikad baik, jual beli tanah   ABSTRACT This research departed from the case where a buyer of a land with good faith was involved in sale and purchase of the land but the object sold was registered as a collateral to a local bank by the land seller, and it ended up with bad credit in which further step was taken by the bank to execute the object. In this case, the buyer had to face the loss since the payment had been made for an object set for a loan security soon followed by the execution of the object. This situation shows that the buyer deserves preventive legal protection where the person concerned should have been given a chance to reject the purchase or to opine over the land sale and purchase before the decision from the government is definitive and the repressive legal protection where dispute settlement is mainly enforced. The research result concludes that a land sale and purchase agreement according to Sale and Purchase Agreement and Circular Letter Number 4 of 2016 concerning Effectuation of Formulation of Plenary Meeting Result in Supreme Court Chamber of 2016 set as a guideline for Task Enforcement in court which states that right-to-land transfer based on Sale and Purchase Agreement can legally take place when the buyer has made full payment based on the agreed price and control over the land has been transferred to the buyer performing the purchase with good faith. In short, a buyer buying the land based on Sale and Purchase Agreement and with good faith deserves legal protection. Keywords: legal protection, buyer with good faith, sale and purchase of land