KEDUDUKAN INDIRECT EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KARTEL MENURUT KETENTUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Firda Ramadhanty

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019

Firda Ramadhanty, Dr.Sukarmi, S.H., M.Hum., Moch Zairul Alam, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya [e-mail]  ABSTRAK Peneliti mengangkat judul mengenai Kedudukan Indirect Evidence sebagai alat bukti menurut ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait pembuktian perkara kartel. Latar belakang pemilihan judul tersebut karena peneliti ingin melihat dan mengetahui indirect evidence dapat atau tidaknya diakui sebagai salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia dan ini mengetahui seperti apa kedudukan indirect evidence sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan menggunakan lima putusan KPPU serta membandingan ketentuan Antitrust Law di Amerika. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Peneliti menggunakan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom No.4 Tahun 2010, Perkom No.4 Tahun 2011, Perkom No.1 Tahun 2019, Sherman Act of 1890, Putusan No.24/KPPU-I/2009, Putusan No.25/KPPU-I/2009, Putusan No.26/KPPU-I/2007, Putusan No.08/KPPU-L/2014, Putusan No.05/KPPU-I/2013, yang akan di analisis menggunakan metode Intrepretasi sistematis dan Interpretasi Gramatikal. Dari hasil analisis sesuai dengan metode diatas, maka Peneliti memperoleh hasil bahwa Indirect Evidence sudah diakui akan tetapi belum sepenuhnya diakui karena dalam menggunakan indirect evidence haruslah didukung dengan bukti lainnya, penerapan indirect evidence seharusya menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menerapkan metode pembuktiannya, berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang dapat mengakui keberadan indirect evidence sebagai bukti tunggal, akan tetapi dalam perkembangannya Amerika perlu menemukan “plus factor” yang dapat mendukung adanya kolusi antar pelaku usaha, dan alat-alat bukti yang ada harus diinterpretasikan secara keseluruhan. Kedudukan indirect evidence telah diatur dalam Perkom No.1 Tahun 2019, yang menyatakan indirect evidence termasuk bukti petunjuk, perkom ini menjadi rekomendasi bagi KPPU untuk memperbaharui pembuktian tidak langsung ini dalam UU No.5 Tahun 1999. Kata kunci : Pembuktian, Indirect Evidence, Kedudukan   ABSTRACT This research is aimed to find out whether the indirect evidence is recognised as a tool to provide proof in the law on evidence in Indonesia and to find out how the indirect evidence is posititioned as a piece of proof regarding the provision of law regulating business competition in Indonesa through five decisions by Business Competiton Supervisory Commission and to compare the provision in Indonesia with that in the US. The analysis employed normative juridical method supported with statute, case, and comparative approaches. The study observed Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition, Commission Regulation Number 4 of 2010, Commission Regulation Number 4 of 2011, Commission Regulation Number 1 of 2019, Sherman Act of 1890, Decision Number 24/KPPU-I/2009, Decision Number 25/KPPU-I/2009, Decision Number 26/KPPU-I/2007, Decision Number 08/KPPU-L/2014, Decision Number.05/KPPU-I/2013, all of which were analysed with the methods mentioned above. The research result reveals that the Indirect Evidence is not fully recognised since it has not been supported with other pieces of evidence. The implementation should involve consistent approach to allow the method of evidence. On the other hand, in the US the provision of indirect evidence can be recognised as a single piece of evidence, but still it requires ‘plus factor’ that backs up colution among business actors. The existing pieces of evidence have to be wholly interpreted. The position of indirect evidence is regulated in Commission Regulation Number 1 of 2019, stating that indirect evidence serves as a clue, and the Commission Regulation is recommended for the Business Competiton Supervisory Commission to renew the indirect evidence provided in Act Number 5 of 1999. Keywords: providing evidence, indirect evidence, position