Pemerintahan Reformasi Tapi Tidak Reformis

M. Makhfudz (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa)

ADIL : Jurnal Hukum
Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017

Ketidakmampuan  birokrasi  publik  dalam  mempertanggungjawabkan  sikap, perilaku  dan  kebijakannya  kepada  publik  baik  dilihat  dari  perspektif tanggungjawab  subyektif  (  responsible  ),  tanggungjawab  obyektif  (accuntable  ) dan  responsivitas,menjadikan  tidak  saja  kinerja  penyelenggara  pemerintahan  dan pelayanan publik menjadi jelek tetapi masyarakat menjadi tidak puas atas layanan yang  di  berikanya  dan  akibat  selanjutnya  publik  menjadi  tak  lagi mempercayainya.  Birokrasi    sebagai  mesin  kekuasaan    memiliki  peran  besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan aktualisasi kekuasaan. Namun birokrasi yang  ditemukan  di  lapangan  disehariannya  menyebabkan  sesuatu  dalam  predikat yang  mengacu  pada  inefisiensi  dan  inefektifitas  pemerintahan1.  Hal  inilah  yang sering  ditemui  penulis  dilapangan  birokrasi  selalu  menjadi  penghalang  dan sebagainya, sehingga birokrasi digambarkan  sebagai sebuah lembaga yang sangat kuat  dengan  kamampuan  untuk  bisa  berbuat  apa  saja,  baik  yang  buruk  maupun yang baik dan sulit menerima koreksi atau kritik.