Kewenangan dpr dalam seleksi komisioner kpu

Lusy Liany (Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta)

ADIL : Jurnal Hukum
Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kehadiran KPU sendiri sangat penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi di Indonesia. Sebagai komisi negara yang bersifat independen, KPU harus memiliki anggota komisioner yang kredibel dan terbebas dari kepentingan apapun terutama kepentingan partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, hal ini diragukan karena DPR   melalui   undang-undang   penyelenggara   pemilu   memiliki   kewenangan memilih  komisioner  KPU.  Paper  ini  menggambarkan  bagaimana  kewenangan DPR  dalam  seleksi  komisioner KPU  sehingga  dapat  ditarik  suatu  mekanisme seleksi yang ideal dan kompatibel dengan sistem pemerintahan Indonesia. Tulisan ini bersifat deskriptif, analitik, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal.