<![CDATA[AbstrakTerulangnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mengakibatkan polusi asap lintas batas menyebabkan Singapura frustasi, sehingga mendorong pemerintah Singapura untuk membentuk suatu aturan yang memuat yurisdiksi ekstrateritorial di dalamnya. Aturan tersebut dikenal dengan Transboundary Haze Pollution Act 2014. Berdasarkan peraturan tersebut Singapura memiliki yurisdiksi mengadili pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dimana pada tahun 2016 Singapura menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi Singapura dalam menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi asap lintas batas negara ditinjau dari kaidah Hukum Internasional. Kata Kunci: Polusi Asap Lintas Batas, Implementasi THPA, Kedaulatan AbstractThe re-occurrence of haze pollution arising from forest and land fires in Indonesia has led to frustration in Singaporean side, which in turns led the Singaporean government to stipulate a rule that contained extraterritorial jurisdiction within its provisions. This rule became known as the Transboundary Haze Pollution Act of 2014. Under these regulations Singapore has jurisdiction to prosecute perpetrators of forest and land fires in Indonesia. As a form of THPA implementation, in 2016 Singapore arrested Indonesian citizens who allegedly burned down forest and land in 2015. This study is intended to determine Singapore's competency in arresting Indonesian citizens suspected of perpetrating forest and land burning which leads to transboundary haze pollution in terms of International law. Key Word: Transboundary Haze Pollution, Ratification, THPA Implementation, Sovereignty ]]>
Copyrights © 2019
