<![CDATA[Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk dilakukan inventarisasi dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional. Namun dalam pelaksanaannya, inventarisasi dan pendokumentasian belum dilaksanakan sebagaimana amanat dalam UU. Contohnya dalam permasalahan ini yakni pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian terhadap ekspresi budaya tradisional (folklore) Bwanyuwangi. Dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan inventarisasi dan pebdokumentasian dilaksanakan melalui empat tahapan, dimana pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian tersebut dilakukan berdasarkan pendaftaran oleh para pelaku seni terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan inventarisasi dan pendokumentasian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Upaya pelestarian dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang dilakukan secara rutin serta penambahan jam mata pelajaran kesenian untuk siswa sekolah. Sedangkan upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui tiga cara yaitu, pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian, pemberian nomor induk kesenian, dan melakukan kegiatan-kegiatan seni. Hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi dan pendkumentasian yaitu, terdapat hambatan eksternal dan hambatan internal. Upaya hukum dalam menghadapi hambatan dilakukan dengan cara pembinaan, penyediaan pos anggaran dana, Banyuwangi festival yang rutin diadakan setiap tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional (folklore) Banyuwangi dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan amanat Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Inventarisasi dan Pendokumentasian, Ekspresi Budaya Tradisional (folklore), Banyuwangi]]>
Copyrights © 2016
