EKSEKUSI PENENGGELAMAN KAPAL YANG BERBENDERA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) (Studi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

Risthu Pambudhi (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2016

Penenggelaman kapal yang berbendera asing yang dilakukan pemerintah yang diwakili penegak hukum bertujuan untuk mengurangi dan menghentikan kerugian yang selama ini dialami oleh negara seperti: 1.) aspek ekonomi, 2.) aspek lingkungan, 3.) aspek sosial, dan 4.) aspek kedaulatan. Oleh karena pelaksanaannya sebagian dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Penulis mencoba melihat peluang untuk mengembalikan eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing agar seluruhnya dilakukan melalui proses peradilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dengan menggunakan teknik analisis isi, penulis mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan,dan mengaitkannya dengan politik hukum yang mendasari adanya suatu peraturan. Sehingga dapat merumuskan suatu format ideal dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Indonesia sesuai due process of law. Kata Kunci: Penenggelaman Kapal, Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Due Process of Law.