EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS (STUDI DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BEKASI)

Adinda Rahmania Triherari Putri (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017

Adinda Rahmania Triherari Putri, Dr.Bambang Winarno S.H.,M.S, Dr Reka Dewantara S.H.,MH Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtias Brawijaya [e-mail] Sebelum adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), proses pengesahan badan hukum dilakukan secara manual dan ternyata hal tersebut mengakibatkan masalah-masalah yaitu, proses menjadi tidak efisien, Pemberian gratifikasi dan pungutan liar. Untuk itu, Kemenkumham RI membuat sistem berbasis online untuk melakukan pendirian dan pengesahan badan hukum yaitu menggunakan SABH. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) belum efektif baik secara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture).   Hambatan-hambatan yang muncul mengenai SABH juga beragam dikarenakan kurangnya simpati notaris terhadap sosialisasi SABH, hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk memaksanya dan bukan merupakan salah satu syarat untuk diangkatnya seorang notaris. Kemiripan nama PT yang akan diajukan dengan nama PT yang sudah ada mengakibatkan notaris harus meminta pemilihan nama lain kepada para pendiri PT, padahal nama adalah identitas paling penting yang pengajuannya diatur pada pasal 9 ayat (2) UUPT. Hambatan lainnya ialah Error pada SABH mengakibatkan notaris terhambat untuk melaksanakan pekerjaannya dalam hal ini mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, hal-hal yang menghambat notaris berkaitan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan yang tertulis jelas pada pasal 9 UUPT. Namun, disetiap hambatan, notaris selalu melakukan upaya-upaya untuk dapat meminimalisir hambatan tersebut.   Kata Kunci          : Sistem Administrasi Badan Hukum, Pengesahan Badan Hukum, Notaris     THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 9 OF LAW NUMBER 40 OF 2007 ABOUT THE INCORPORATED COMPANY APPLICATION LEGALIZATION LEGAL ENTITY IN ELECTRONICS BY NOTARY (STUDY IN THE OFFICE OF NOTARY BEKASI REGENCY)     ABSTRACT Adinda Rahmania Triherari Putri, Dr.Bambang Winarno SH, M. S, Dr. Reka Dewantara SH, MH The Strata Study Program of Legal Studies Faculty of Law For University of Brawijaya [e-mail]   Prior to the Legal Entity Administration System (SABH), validation process of legal entities is done manually and it does lead to problems occureed, which is the process becomes inefficient, administration of graft and extortion. To solve the problem, the Ministry of Law and Human Rights RI (Kemenkumham RI) create an online-based system to perform the establishment and approval of a legal entity that is using SABH. Based on this research, Article 9 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company (Company Law) has not been effective either in the substantive of law (legal substance), legal structures (legal structure), and the culture of law (legal culture).   The obstacles that arise regarding SABH also vary due to a lack of sympathy of notary towards the socialization of SABH, it is because there are no rules in the Law on Notary to force and not one of the requirements for appointment of a notary. The similarities of the proposed company with an existing company force the notary to ask another name to the founder of the company, but the name is the most important identity submission regulated in article 9, paragraph (2) of the Company Law. Another obstacle is the Error on SABH resulted notary constrained to carry out its work in this regard apply for approval of legal entities of the Company, the things that troubled the notary is related to the requirements to obtain the Ministerial Decree regarding the ratification of the legal entity of the company which is written clearly on Article 9 of the Company Law. However in every obstacle, the notary always make efforts to be able to minimize and overcome these obstacles.   Keywords: Legal Entity Administration System, Validation Law Firm, Notary