OVERLAPPING KEWENANGAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DAN BEI (BURSA EFEK INDONESIA) DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA OLEH EMITEN

Mafatihul Aliefany (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017

Mafatihul Aliefany, Dr. Sihabudin, SH., MH. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   Abstraksi OJK dan BEI merupakan Lembaga yang memiliki kewenagan untuk menetapkan Sanksi Administratif di Pasar Modal Indonesia. Kewenangan Pemberian Sanksi Administratif yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI (Bursa Efek Indonesia) terhadap Emiten adalah merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan. Pemberian Sanksi Administratif yang dilakukan OJK dan BEI terkait dengan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Namun, ditemukan konflik perundang-undangan terkait dengan ruang lingkup pemberian Sanksi Administratif dari norma hukum yang mengatur kewenangan pemberian Sanksi Administratif OJK dan BEI. Hal ini menimbulkan Overlapping Kewenangan OJK dan BEI dalam pemberian Sanksi Administratif. Dalam karya ini penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui lebih rinci mengenai ruang lingkup kewenangan dari masing-masing Lembaga, sehingga dapat menemukan solusi yang ideal guna mengurangi dampak dari Overlapping kewenangan yang ada. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Emiten, Laporan Keuangan Berkala     OVERLAPPING OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) AND BEI (BURSA EFEK INDONESIA) IN SANCTIONS AGAINST THE DELAY IN THE SUBMISSION OF PERODIC FINANCIAL REPORTS BY ISSUERS Mafatihul Aliefany, Dr. Sihabudin, SH., MH. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   Abstract OJK dan BEI is the agency that has the authority to estblish administrative sanctions undertaken OJK and BEI against Issuers is the mandate of the legislation. Administratif Sanctions undertaken OJK and BEI related delivery delays BEI financial reports periodically. However, it found conflict of legislation related to the scope of the administrative sanctions of legal norms regulatoring authority Administrative sanctions OJK and BEI. This has led to Overlapping Authority OJK and BEI in Administrative Sanctions. In this work the author choose the juridical normative reseacrch methods with the aim to know more detail about the scope of the powers of each institution, so that it can find the ideal solution in order to reduce the impact of Overlapping authority. Keywords: Administratif Sanctions, the Financial Servisec Authority (OJK), Indonesia Stock Exchange (BEI), Issuers (Emiten), Perodic Financial Reports