PENERAPAN PASAL 73 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS DESA KEDAWUNG WETAN KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN ( Studi Di Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan )

Vita Anggraini (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017

Vita Anggraini, Agus Yulianto, SH. MH., M. Dahlan, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [e-mail] ABSTRAK Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui  penerapan Pasal 73 ayat (2) Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi data. Adapun hasil yang diperoleh penelitian menunjukan bahwa Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sebelum disahkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dibuat berdasarkan hasil turunan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan hambatannya yakni kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mekanisme penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa sehingga apa yang tertuang dalam draf kurang menampung semua kebutuhan masyarakat. Sehingga upaya yang perlu dilakukan mengenai evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kata kunci : transparansi dan akuntabiltas. ABSTRACT \               The purpose of this study was to analyze and determine the application of Article 73 paragraph (2) Law - Law No. 6 of 2014 on the Village in Desa Wetan kedawung District of Grati Pasuruan. This research is empirical sociological juridical approach. Primary data and secondary data obtained by the authors analyzed using the methods of data interpretation. The results of research show that the Draft Budget of the Village (RAPBDesa) before it was passed into the Draft Budget of the Village (RAPBDesa) based on the results derived from the documents Work Plan Rural Development (RKP-Villages) are guided by Term Development Plan medium Desa (Development-Rural) and bottlenecks that lack the level of community participation in the mechanism RPJM Village, RKP and local village village so that what is stated in the draft less accommodating all the needs of the community. So efforts need to be made regarding the annual evaluation of the achievement of objectives and sasaan implement the activities set out in the development plan.Keywords: transparency and accountability.