IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI MELALUI NOTARIS

Puspita Ika Hapsari (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017

Puspita Ika Hapsari, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [e-mail]   Abstrak   Ketidakjelasan mengenai akibat hukum apa yang akan timbul pada pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pemindahan hak atas saham pada Perseroan Terbatas melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Hal ini tentu mengakibatkan permasalahan jika pemindahan hak atas saham tersebut tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.   Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa implikasi  yuridis pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep hukum (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemindahan hak atas saham wajib diberitahukan kepada Menteri agar data pada Perseroan dan Kementerian sama. Apabila Direksi atau Notaris selaku kuasanya tidak memberitahukan kepada Menteri dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-undang maka akibat hukumnya adalah perubahan susunan pemegang saham melalui pemindahan hak atas saham tersebut ditolak oleh Menteri. Implikasi yuridis bagi Direksi adalah Direksi baru tidak dapat mewakili Perseroan dalam melakukan kegiatan, karena nama Direksi baru belum tercatat dalam data perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Implikasi yuridis terhadap Notaris adalah akta pemindahan saham dan akta rapat umum pemegang saham tidak dapat digunakan lagi karena lewat batas waktu pemberitahuan. Kata kunci       : pemindahan hak atas saham, Perseroan Terbatas, Direksi, Notaris         JURIDICAL IMPLICATIONS OF TRANSFER OF RIGHTS OF SHARES IN THE LIMITED COMPANY BY THE DEED OF SALE AND PURCHASE THAT IS NOT ADVISED TO THE MINISTER BY THE BOARD OF DIRECTORS VIA NOTARY   Puspita Ika Hapsari, Budi Santoso, Reka Dewantara UB Faculty of Law   Email: [e-mail]     Abstract   The indistinctness about law consequence which will emerge under article 56 subsection (3) of Limited Company Act number 40, 2007 which regulates about the Transfer of Share on Limited Company withPurchase and Sale Agreement which is not reported to the Minister by Board of Directorsthrough Notary. The problem of this research is what jurisdiction implication of Transfer of Share on Limited Company with Purchase and Sale Agreement which is not reported to the Minister by Board of Directors through Notary. To answer this problem, Normative Juridical method is used with statue approach (pendekatan perundang-undangan) and conceptual approach (konsep hukum). The result of this research is the Transfer of Share must be reported to the Minister in order the data on Company and Ministry are equal. If the Board of Directors or Notary as the authorized do not report the data to the Minister with over particular period which has arranged in Act (Undang-undang), therefore the law consequence is the alteration of shareholder structure through Transfer of Share is rejected by the Minister. Juridical implication for the Board of Directors is the new Board of Directors cannot represent the Company in doing activity, because the name of new Board of Directors have not registered yet in Company data in the Minister of Law and Rights. Juridical implication towards the Notary is Transfer of Share Agreement and General Meeting of Shareholder Agreement no longer can be used because over the notification period. Keywords: Transfer of Share, Limited Company, Board of Directors, Notary