PELAKSANAAN PASAL 16 PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SEWA MENYEWA PASAR PAHING BARU DI KOTA BLITAR (Studi Di Kantor Pengelola Pasar Daerah (KPPD) Kota Blitar)

Thantyo Dwi Prabowo (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017

PELAKSANAAN PASAL 16 PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SEWA MENYEWA PASAR PAHING BARU DI KOTA BLITAR (Studi di Kantor Pengelola Pasar Daerah (KPPD) Kota Blitar) Thantyo Dwi Prabowo, Lutfie Effendi, SH. M.Hum. Agus Yulianto S.H M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email: [e-mail] ABSTRAK Dalam penulisan Skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara Pemerintah kota Blitar dengan Pedagang di Pasar Pahing Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara pemerintah kota Blitar dengan pedagang Pasar Pahing Baru, Berdasarkan metode yang digunakan, kesimpulan yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian dalam hal sewa-menyewa antara pemerintah kota Blitar dengan Pedagang Pasar Pahing Baru berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama (Pemilik atas nama pemerintah/yang mewakili Kepala Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar) dan pihak kedua (Penyewa atau pedagang pasar). Jenis yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa ini adalah perjanjian baku, yang mana klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh pihak pertama atau pemerintah yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar No 16 Tahun 2011. Penerapan perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berjalan dengan baik dan pedagang merasa terbantu. Dalam proses yang dilakukan saat sosialisasi dilapangan dan sosialisasi di DPRD Kota Blitar tidak menuai protes dan disampaikan dengan bijak. Implementasi atau penerapan perjanjian yang diatur dalam peraturan walikota dirasa berhasil dan memuaskan.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Pasar, Sanksi. ARTICLE 16 OF THE MAYOR BLITAR REGULATION NUMBER 16 OF 2011 CONCERNING THE RENTAL OF PASAR PAHING BARU IN BLITAR (Studies in Regional Market Management Office (KPPD) Kota Blitar) Dwi Thantyo Prabowo, Lutfie Effendi, SH. M.Hum. Agus Yulianto S.H M.H Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang Email: [e-mail] ABSTRACT The issue raised in this thesis is the implementation of the tenancy agreement between the Government of Blitar with traders in Pahing baru Market. This study aims to investigate the implementation of the rental agreement between the government of Blitar with Pahing baru Market traders. The findings of the study show that the implementation of the agreement in terms of the lease between the city government of Blitar with Pahing Baru Market is going well. In the execution of a lease agreement stall made by both parties. There are two parties which are the first party (owner on behalf of the government / representing the Head of Market Management Office of Urban Blitar) and the second party (the charterer or the merchant market). The tenancy agreements are standard agreements, in which the clause have been established or designated by the first party or the government Blitar Mayor Regulation No. 16 of 2011. The implementation of the tenancy agreement which is stipulated in the Mayor's runs well and traders find it helpful. In the process conducted during the field socialization in Blitar City Council did not give rise to protests and delivered wisely. The Implementation or application of the agreement stipulated in the regulations of the mayor was deemed successful and satisfying.     Keywords: Implementation Agreement, Market, Sanctions.