KEBIJAKAN PERIZINAN TERKAIT PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN/ATAU EVENT YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOAKSI DI MUKA UMUM (studi di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota)

Ali Murtadlo (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017

Ali Murtadlo, Lutfi Effendi, SH.,M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: [e-mail] adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan untuk mengendalikan warganya, izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian dari undang-undang.Salah satunya izin keramaian. Izin keramaian dikeluarkan oleh pihak kepolisan. Dasar dari izin keramaian dari pihak kepolisian adalah Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Juklap/02/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Kewenangan perizinan yang dimiliki oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a,c,e,f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan izin dan mengawasi kegiatan di keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.Kata kunci: Juklap Kapolri NO. Pol. : JUKLAP/02/XII/1995,  Izin, Keramaian, PornoaksiPERMISSIVE POLICY RELATED TO THE ENFORCEMENT OFAMUSEMENT OR EVENT WHICH CONTAINS PORN ACT IN PUBLIC PLACE (Study in Police Office Malang city)Ali Murtadlo, Lutfi Effendi, SH.,M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MHLaw Faculty of Brawijaya UniversityEmail: [e-mail] is a set of administrative law used to control the citizen, the permission principally contains forbidding, acceptance which constitutes the basic of exception from constitution. One of them is crowd permission. The crowd permission is confessed by police side. The basic of crowd permission is the guidance of police head specialized in field Indonesia Republic juklap Police Number /02/XII/1995 26  December 1995 is about the permission and announcement of societal activity. The permission and announcement is about societal activity. The licensing authority possessed by the Police under Article 15 paragraph (2) letter a, c, e, f of Law of the Republic of Indonesia Number 2 at 2002 concerns about the Indonesian National Police  is to grant permits and supervise activities in public and other community activities.Keywords: Juklap Kapolri Police Number: JUKLAP/02/XII/1995, Legalization, Noise, Porn act