PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI (Studi di Dinas Sosial Kota Kediri-Jawa Timur)

Assiah Puteri Mas (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017

Assiah Puteri Mas, Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: [phone], Fax: [phone] Email : [e-mail]   ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kota Kediri; 2) Hambatan dari pelaksanaan pasal tersebut; 3) solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Sosial karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan populasi pegawai Dinas Sosial Kota Kediri serta teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) pelaksanaan pasal 6 tersebut belum optimal karena terdapat persyaratan yang menyulitkan pemohon; 2) hambatan dalam pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari segi, segi intern dan segi ekstern; 3) begitu pula dengan solusi dari permasalahan tersebut dilihat dua segi, segi intern dan segi ekstern Kata Kunci : Pelaksanaan, Santunan Kematian, Dinas Sosial ABSTRACT the objectives of this thesis were to understand, identify and analyze !) the enactmen of article 6 of Kediri's Regional Regulation number 9 year 2015 on the amandement of Kediri's Regional Regulation number 3 year 2013 abaout death compensation for the poor in Kediri; 2) The obstacle experienced in the enactment of the article; 3) The solution offered to the obstacle faced. This research was descriptive qualitative by design and used purposive random sampling with the employees of the Social Department of Kediri as the population . the findings of the study show that : 1) the enacment of article 6 is not optimal because there are requirements that cannot be met by the applicant; 2) the obstacle to the enacment of the article can be categoriza as internal and external factors; 3) the solutions rovided also encompas the internal and external factors. Key words : Enactment, Dearh Compensation, Social Department