PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN ADANYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN PRA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Sekar Ayuningtiyas (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017

Sekar Ayuningtiyas, Warkum Sumitro,S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [e-mail]   Abstrak   Konflik hukum yang terjadi karena adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang demikian batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang demikian tidak berlaku kepada pihak ketiga jika hanya dibuat oleh Notaris tanpa disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tetapi dapat berlaku kepada pihak ketiga jika disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tentunya dengan keadaan demikian perlu adanya perlindungan hukum untuk pihak ketiga. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan hukum bentuk preventif dan perlindungan hukum bentuk represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan guna memberikan penyelesaian dari suatu sengketa.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Perjanjian Perkawinan   THE LEGAL PROTECTION FOR THE THIR PARTY DUE TO THE FORMULATION OF MARRIAGE AGREEMENT AFTER THE MARRIAGE BASED ON THE PRE-VERDICT OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 Sekar Ayuningtiyas, Warkum Sumitro,S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : [e-mail]   Abstract   Legal conflict resulted due to the formulation of marriage agreement after the marriage of pre-verdict of the Constitutional Court number 69/PUU-XIII/2015 contradicts with article 29 of Law number 1 year 1974 concerning marriage. This kind of marriage agreement was invalid in law because it contradicts the legislation that was article 29 of Law number 1 year 1974 about marriage. This kind of marriage agreement is invalid for the third party if only made by the notary without veing approved by the marriage registrar. So, it is only valid for the third party if it is approved by the marriage registrar. Therefore, legal protection must be made available for the third party. The legal protection provided can be in the forms of preventive and repressive protection. Preventive legal protection is provided before the conflict starts and repressive legal protection is used to settle a case.   Keywords : legal protection, third party, marriage agreement