“PELAKSANAAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DALAM PASAL 2 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PEN

Ahmad Riza Choirul Anwar

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017

Ahmad Riza Choirul Anwar, Dr. Iwan Permadi SH.,M.Hum., Lutfi Efendi,SH.,M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya [e-mail] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 tersebut mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawl) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di wilayah perairan Indonesia. Peraturan ini di buat untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan agar tetap lestari serta untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan ikan agar tidak punah di masa yang akan datang. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap ikan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diekatahui bahwa pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap ikan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak terlaksana secara efektif dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Jawa Timur untuk mengawasi kegiatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, kurangnya kesadaran diri dari pihak nelayan dalam menggunakan alat tangkap ikan yang beresiko dapat merusak habitat ikan serta dapat mengurangi tingkat keberlanjutan ikan. Kata Kunci: Pelaksanaan Pasal, Larangan alat tangkap ikan, Kebijakan publik.  ABSTRACT This study aims to find out how the implementation of the ban on the use of fishing gear in article 2 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Hawl Trawls and Seine Nets In State Fisheries Management Territory Indonesia. In article 2 it regulates the prohibition for everyone to use trawl fishing equipment and seine nets fishing gear in the territorial waters of Indonesia. This regulation is made to maintain the sustainability of fishery resources in order to be sustainable and to improve the sustainability of fish in order to not become extinct in the future. The type of this study is the type of empirical research with research methods Sociological Juridical conducted by direct research to obtain data on the implementation of the ban on the use of fishing gear in article 2 of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. Based on the results of this study it can be known that The implementation of the ban on the use of fishing gear in article 2 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 was not implemented effectively due to obstacles by several factors such as the lack of officers from the Office of Marine and Fisheries of East Java province to supervise fishing activities in fishing, lack of self- From the fishermen in using fishing gear which is at risk can damage fish habitat and can reduce fish sustainability level.Keywords: Implementation of Article, Prohibition of fishing gear, Public policy