PENGATURAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA TERHADAP PIHAK PENYEDIA JASA DALAM PENGURUSAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Sukawati Rahma Wulansari

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017

Sukawati Rahma Wulansari, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: [phone], Fax: [phone] Email : [e-mail] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) eksistensi serta peran hukum administrasi negara terkait prosedur dalam administrasi pembuatan dan penerbitan Surat Izin Mengemudi serta menggunakannya sebagai pedoman dalam pembuatannorma yang mengatur tentang penjatuhan sanksi bagi para penyedia jasa perantara pembuatan Surat Izin Mengemudi; 2) mengetahui dan menganalisis eksistensi hukum pidana untuk mengukur apakah kegiatan para penyedia jasa perantara atau yang sering disebut percaloan Surat Izin Mengemudi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai penjatuhan sanksi bagi para pihak penyedia jasa perantara; dan 3) menemukan norma atau peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk menjerat para penyedia jasa perantara pembuatan Surat Izin Mengemudi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan statute approach yang mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan administrasi Surat Izin Mengemudi antara lain 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil berupa 1) sanksi bagi pihak penyedia jasa perantara pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu denda administratif, Pasal 209 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 2) sanksi bagi pihak penyedia jasa perantara yang berprofesi sebagai PNS adalah denda administratif, Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan 3) sanksi bagi Satuan Administrasi Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi adalah denda administratif, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 421 KUHP, Pasal 17 ayat (1) (2) jo. Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata kunci : Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Penyedia Jasa Perantara, Surat Izin Mengemudi ABSTRACT This study aimed at investigating and analyzing 1) the existence and the role of state administrative law related to procedures in the administration of the issuance and control of Driving Licence and its role as a guideline in the formulation of norms regulating the imposition of sanction for the brokerage service provider of the making of driving licence; 2) to investigate and analyze the existence of criminal sanction to measure whether the activities done by the service provider in the making of driving licence have met the elements of criminal law, so that they can be used as the guideline in the sanction imposition for those brokerage service providers; 3) and to find proper norms and legislation to arrest the brokerage service providers in the making of driving licence. This study was normative juridical using statute approach which reviewed several legilations related to the administration system of the making of driving licence which were 1) the Regulation of the Head of Police of the Republic of Indonesia number 9 year 2012 about Driving Licence; 2) Penal Code; 3) Law number 30 year 2014 about Government Administration; 4) Law number 20 year 2001 about the mandement of Law number 31 year 1999 about the Corruption Erradication; 5) Law number 22 year 2009 about Traffic and Road Transportation; 6) Law  number 2 year 2002 about the Police of the Republic of Indonesia ; and 7) Law number 5 year 2014 about Civil State Apparatus.The results of the study show that  1) the sanction imposed to the brokerage service provider in the making of Driving Licence is administrative fine, article 209 paragraph (1) of Penal Code, article 263 paragraph (1) of Penal Code, article 368 paragraph (1) of Penal Code,  article 5 paragraph (1) of Law number 20 year 2001; 2) the sanction imposed to the brokerage service provider who serves as civil servant is administrative fine, article 7 paragraph (4) of Government Regulation number 53 year 2012, article 12 letter e of Law number 20 year 2001; and 3) the sanction imposed to the Administrative Organizer of Driving Licence is administrative sanction, the retraction of favorable decision, article 418 of Penal Code, article 419 of Penal Code, article 421 of Penal Code, article 17 paragraph (1)  (2) jo article 80 paragraph (3) jo article 81 paragraph (3) of Law number 30 year 2014 about Government administration. Article 9 of Government Regulation number 2 year 2003, Chapter IV part Three of Head of Police of the Republic of Indonesia number 14 year 2001, article 12 letter a of Law number 20 year 2001. Keywords: Administrative Sanction, Criminal Sanction, Brokerage Service Provider, Driving Licence