TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERSEROAN TERBATAS

Tirto Pujo Pratomo

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017

Tirto Pujo Pratomo, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Dr. Reka Dewantara, S.H., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [e-mail] ABSTRAK Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan terkait tanggung jawab hukum direksi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perseroan terbatas (Pear to pear lending), supaya berlangsungnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia dengan sinkronya antara POJK ini, dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam hal tanggung jawab direksi yang melakukan kesalahan dan/ atau kelalaian mendapatkan akibat hukum yang berbeda. Didalam layanan pinjam meminjam uang direksi yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian ditanggung oleh penyelenggara sedangkan di UUPT 2007 direksilah yang bertanggung jawab secara pribadi. Meskipun dalam hal kerugian yang yang dimaksud dalam POJK yaitu kerugian sedangkan dalam UUPT kerugian perseroan, seharusnya berdasarkan asas perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang undangan yang lebih rendah, terkait kesalahan/dan kelalaian direksi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan UUPT meskipun kerugian yang dimaksud berbeda. Hal inilah yang dapat menimbulkan berbagai masalah, misalnya penerapan doktrin-doktrin perseroan dan tanggung jawab pribadi direksi, oleh sebab itu dibutuhkan suatu akibat hukum untuk direksi didalam peraturan perundangan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perseroan terbatas sesuai dengan UUPT. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Direksi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ABSTRACT This study aimed at investigating and analyzing the synchronization of arrangement of board of directors’ responsibility in the information technology-based finacial loans and borrowing service in limited company (pear to pear lending) in order that the information technology-based finacial loans and borrowing service that is regulated under Financial Service Authority Regulation number 77/POJK.01/2016 about information technology-based finacial loans and borrowing service can boost Indonesian Economy through the synchronization between Financial Service Autority Regulation with Law number 40 year 2007 about Limited Company. The results of the study show that board of directors who commit mistake or negligence are subjcted to different legal sanctions. In the loans and borrowing service, the mistakes commited by board of directors is borne by the administrator. Meanwhile the Law on Limited Company 2007 states that the responsibilities are borne by the individuals of board of directors commiting the mistake. In this case, the legislation of higher position should overrule legislation of lower position even though the loss suffered is different. However, it can trigger various problems such as the implementation of limited companies’ doctrine and the responsibilities of individual of board of director. Thus a legal consequence for board of directors is needed in the legislation and information technology-based loan and borrowing service in Limited Companies that is in accordance with Law of Limited Company. Keywords: Legal Responsibility, Board of Directors, Information Technology-based Loan and Borrowing Service