HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Ratu Sandrasari

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, November 2017

Ratu Sandrasari, Dr. Aan Eko Widiarto, SH. M.Hum., Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [e-mail]   ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan tugasnya mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fokus terhadap fungsi pengawasan, DPR diberikan hak yang disebut dengan hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Namun saat ini DPR tengah menggulirkan hak angket kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Ada 3 point analisis terkait hak angket ini,yaitu subjek hak angket (lembaga), objek hak angket (substansi) dan prosedur pembentukan hak angket. Dengan menggunakan penelitian yuridis- normatif ,maka dapat dilihat analisis terkait legalitas dan akibat hukum dari penggunaan hak angket terhadap KPK. Kata kunci : Hak Angket, DPR, KPK ABSTRACT The House of Representatives (DPR), in perfoming its duties, has three function comprising legislation, bugdet, and controlling. In controlling, DPR is authorized to hold right of inquiry. Right of inquiry is defined as the right of DPR to investigate the execution of important, strategic, and having wider impacts on society laws and government policies that are considered againts the law. However, DPR is in progress proposing the right of inquiry to KPK. Corruption Eeradication Commission (KPK) is an independent state body in Indonesia founded in 2003 to tackle, resolve, and eradicate corruption in the state. There are three analyses related to the right of inquiry involved : the subject of the right of inquiry (institution), the object of the right of inquiry (substance), and the procedures required to form right of inquiry. Judicial- normative research method employed in this research enable the author to find more analyses related to legality and legal consequences due to the implementation of the right of inquiry to KPK. Keywords: Right of Inquiry, DPR, KPK