HAK ASAL-USUL DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA ( Analisis Yuridis Pasal 19 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Yunas Hanindya

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, November 2017

Yunas Hanindya, Hj Herlin Wijayanti, S.H., M.H., Ibnu Sam Widodo, S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   ABSTRAK Desa memiliki kedudukan yang penting dalam struktur pemerintahan Indonsia. Pengakuan desa adalah wujud dari pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ciri khas tertentu yang diakui oleh konstitusi Indonesia. Diskursus pemerintahan desa telah terjadi pada sidang BPUPKI. Konsep desa adalah suatu pemerintahan asli yang istimewa. Konsep ini lahir dari pemikiran Soepomo yang menyatakan desa adalah pemerintahan yang asli. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa desa memiliki keaslian yang kemudian perlu diakui keberadaanya. konsep hak asal-asal ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap wilayah-wilayah yang bersifat istimewa sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo. Untuk mengakui keistimewaan daerah tersebut maka dalam Undang Undang Desa diatur pula kewenangan desa. Terkait dengan kewenangan, desa memiliki kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Definisi hak asal usul masuk dalam penjelasan Undang Undang Desa. Dari hal tersebut peneliti berpendapat bahwa kedudukan hak asal ususl desa tersebut tidak jelas dan kabur. Karena tidak memiliki ukuran maupun spesifikasi konkret terkait batasan-batasan hak asal usul desa. Sehingga terkait dengan hak asal usul desa tersebut, negara belum memiliki ukuran yang baku bagaimana spesifikasi yang termasuk dalam hak asal usul desa. Kata Kunci: hak asal usul, desa, istimewa ABSTRACT The village has an important position in the structure of the Indonesian government. Village recognition is a manifestation of the state's recognition of the unity of a legal society that has certain characteristics recognized by the Indonesian constitution. Village government discourse has taken place at BPUPKI meeting. The concept of the village is a special noble government. This concept was born from Soepomo's thinking that the village is the original government. From it can be explained that the village has authenticity which then need to be recognized its existence. The concept of origin rights is a form of state recognition of special territories as proposed by Soepomo. To acknowledge the area's privileges, the Village Law is also governed by the village authority. With regard to authority, the village has authority based on the right of village origin as set forth in Article 19 letter a Law Number 6 Year 2014 on Village. The definition of the right of origin is included in the explanation of the Village Law. From this case the researcher believes that the position of the village origin of the ususl rights is unclear and blurred. Because it does not have a specific size or specification related to the boundaries of the right of village origin. So as to relate to the village's right of origin, the state does not yet have a standard measure of how the specifications fall within the right of village origin. Keywords: the right of origin, village, special