PELANGGARAN USAHA FOOD TRUCK TERKAIT TIDAK DIPUNYAI TANDA DAFTAR USAHA (TDU) YANG DIWAJIBKAN SESUAI PASAL 31 HURUF G PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi

Vicky Pangayoman

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, November 2017

Vicky Pangayoman, Dr. Iwan Permadi,S.H.,M.Hum., Lutfi Effendi,S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya [e-mail]  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran usaha food truck terkait tidak dipunyai nya tanda daftar usaha (TDU) yang di wajibkan sesuai pasal 31 huruf G Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Alasan mengambil judul ini dikarenakan dalam pasal 31 huruf G Permen tersebut dijelaskan bahwa setiap orang wajib untuk menempati tempat berdagang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan TDU yang dimiliki PKL, tetapi pada kenyataannya dilapangan banyak para PKL yang tidak memiliki TDU, hal tersebut diketahui oleh penulis dari data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Malang. Dari permasalahan tersebut maka penulis mengambil tiga rumusan masalah antara lain: Bagaimana Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima? Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Malang untuk menertibkan Pelaku Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima? Apa Solusi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Malang untuk mengatasi hambatan  pelaku Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima? Dari rumusan masalah tersebut maka untuk hasil dan pembahasan yang diperoleh penulis adalah pelakasanaan pasal 31 huruf G tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa permasalah yaitu, kurang mengetahuinya para PKL terkait Peraturan yang mengatur tentang PKL, kurangnya sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Malang untuk memberikan pengertian kepada PKL untuk mendaftarkan PKLnya. Kata Kunci: Pelanggaran pasal, Pedagang Kaki Lima, Food Truck ABSTRACT This study aims to determine the violation of food truck business related not owned his business register (TDU) which is obliged in accordance with article 31 letter G of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 on Guidelines for Structuring and Empowerment of Street Traders. The reason for taking this title is because in article 31 letter G of Candidate it is explained that everyone is obliged to occupy the place of trade that has been determined by the government in accordance with TDU owned by street vendors, but in fact the field of many street vendors who do not have TDU, it is known by the author from the data and information obtained from the Trade Service of Malang City. From these problems, the authors take three formulation of the problem, among others: How Violations Related Food Truck Business Does not Have Business Registry Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 41 of 2012 on Guidelines for Structuring and Empowerment of Foot Traders Five? What are the obstacles faced by the Trade Department of Malang City to control the Related Food Truck Business Do Not Have the Business Registry Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 on Guidelines for Structuring and Empowerment of Street Traders? What is the Solution made by the Trade Service of Malang City to overcome the obstacles of the related Food Truck Business Do Not Have the Business Registry Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 on Guidelines for Structuring and Empowerment of Street Traders? From the formulation of the problem then for the results and the discussion obtained by the writer is the implementation of Article 31 letter G is not executed properly because there are some problems that is, less knowing the street vendors related to the rules that regulate the street vendors, the lack of socialization of the Trade Service of Malang City to provide understanding Street vendors to register their street vendors.Keywords: Breach of chapters, street vendors, Food Truck