PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG ( Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang)

Redy Fardian

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017

Redy Fardian, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.Hum. [e-mail]  ABSTRAK Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Laulintas  sampai saat ini  masih terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas yang ditengarai tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal sanksi adaministratif terhadap pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Peraturan Daerah tersebut bahkan dalam perkembangannya semakin lama semakin banyak terjadi pelanggaran andalalin yang menyebabkan kemacetan laulintas. Permasalahan penegakan sansksi inilah yang akan  dikaji dan dianalisis. Hasil pengamatan dilapangan, bahwa penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena  seharusnya pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil yang ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya  sangat banyak yang bukan hanya menegakkan peraturan daerah saja sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin tidak optimal. Disisi lain dokumen andalalin dibuat harus melibatkan tenaga ahli yang melibatkan berbagai pihak. Keadaan inilah yang menyebabkan pengusaha/pengembang tidak mengurus dokumen andalalin. Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran andalalin adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Dan upaya yang  dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrid dan terperinci didalam pengenaan sanksinya. Dan dibutuhkan  keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hokum dari Pemerintah Daerah setempat. Kata kunci : penerapan sanksi, pelanggaran andalalin ABSTRACT Since the effectiveness of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis till now, there are many buildings that could trigger the risk of traffic jam, because those buildings do not have traffic impact analysis documents. Whereas, the administrative sanction on the violations of traffic impact analysis have been strictly regulated in Article 11 Paragraph (2) of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010, but the progress shows that a lot of violations of traffic impact analysis which cause a lot of traffic jams. Therefore, this problem concerning to the enforcement of sanction will be examined and analyzed. Based on the examination in the field that the implementation of administrative sanction in Article 11 Paragraph (2) of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis could not be implemented optimally, because the construction should be built after the issuance of building construction permit. However, the fact shows that the construction is being built in the same time when they waited the issuance of building construction permit. It is a proof that lack of coordination existed among institutions. On the other hand, the number of personnel is limited in Civil Service Police Unit, whereas the obligations that become their responsibilities is a lot which is not only the enforcement of local regulation. Therefore, controlling and measuring on the violation of traffic impact analysis is not optimal. Furthermore, traffic impact analysis documents should be made by collaborating with experts which engage many stakeholders. Thus, this condition caused the industrialist or developer did not obtain traffic impact analysis documents. The existing obstacles concerning to the implementation of sanction in handling of violations of traffic impact analysis, namely obstacles with internal and external characteristics. The efforts that should be done, namely the urgency to do amendment on the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis, especially related to the implementation of sanction, it should be more concrete and detail on the enforcement of sanctions. Furthermore, it is needed courage and participation from the society to report to Local Government if there is indication of violations on the traffic impact analysis around their residents or other places. The informer will get legal protection from the local government. Keywords: implementation of sanction, violation of traffic impact analysis