KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdaga

Nurvijay Aldi Darmawan

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018

Nurvijay Aldi Darmawan Dr.Iwan Permadi,SH.,M.Hum, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan Mt.Haryono No.169,Malang,65145,Indonesia Telp;[phone], Fax;[phone] Email:[e-mail]   ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kewajiban pengembang perumahan terhadap penyediaan lahan pemakaman umum yang ada di Kota Surabaya. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksaannya pemakaman umum yang ada di kota Surabaya mengalami kekururangan lahan, hal ini disebabkan kebutuhan perumahan di kota Surabaya yang tinggi sehingga menyebabkan banyak pembangunan perumahan di Kota Surabaya. padahal pemerintah Kota Surabaya sudah mempersiapkan hal tersebut dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 setiap pembangunan perumahan di kota Surabaya wajib untuk menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% dari total keseluruhan yang tercantum dalam surat keterangan rencana kota (SKRK) yang diajukan. Kemudian skripsi ini menggunakaan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekataan yuridis dan  sosiologis. berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut penulis memperoleh jawaban dari permasalahaan dalam penelitian ini.bahwa dalam penerapan pasal tersebut terkait kewajiban pengembang terhadap penyediaan lahan pemakaman umum berjalan dengan cukup efektif.hal tersebut dikarenakan pandangan pengembang perumahan bahwa persyarataan dalam pembangunan perumahan dirasa cukup membebani pengembang sehingga mengurangi keuntungan (profit oriented) ,kurangnya pengawasan dari masyarakaat. Kata kunci: pengembang perumahan, pemakaman umum. ABSTRACT This research duscusses about the responsibility to provide a space for public cemetery that housing development should have in surabaya. This is based on the Regulation of  Mayor of Surabaya Number 14 of  2016 on  Procedures of Infrastructure, Facilities and Utilities In Industrial Area, Trade, Housing And Settlements To Local Government, but in implementing public cemeteries in Surabaya city experiencing land shortage, this is due to the need for housing in the city of Surabaya is high, causing a lot of  housing construction in the city of Surabaya. Where as the Surabaya City Government has prepared it with the Mayor of Surabaya Regulation Number 14 of 2016 stated in Article 5 paragraph 1 of every housing development in the city of Surabaya is obliged to provide a public cemetery area of  2% of the total stated in the city plan certificate (SKRK) submitted. juridical empirical metodh was employed in this research with juridical and socio-approach. from  the research result  it was found that the article regarding the provision of empty space for public cemetary as part of the responsibility of housing development has been effectively implemented because developers agree that the requirement needed in housing development has become burden to them,so it reduces the profit gained from the development project  , this is also caused by the lack of control from society Keywords: housing developer, public cemetery.