PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERKAIT PERUBAHAN MEREK JASA (Studi Penerapan Perlindungan Merek “Pakcik Abin” Malang)

Erdiana Gadis Permata Intan

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018

Erdiana Gadis Permata Intan, Afifah Kusumadara S.H. LL.H. SJD., M. Zairul Alam S.H. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]  ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba terkait Perubahan Merek Jasa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait efektivitas Pasal 3 terhadap hak kekayaan intelektual yang telah di daftarkan namun berubah. Pelaksanaan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 belum maksimal dan efektif  karena dalam struktur hukum terlihat pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit dan berbelit-belit. . Jenis penilitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni suatu metode penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan megadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penulis menganalisis hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Konsekuensi dari tidak dipenuhi nya ketentuan di atas, maka sebuah pendaftaran merek dapat dianggap “tidak dipakai” (non use) dan karena nya dapat dihapus pendaftarannya. Banyak nya hambatan-hambatan dari penegak hukum juga mempengaruhi kesadaran hukum kepada masyarakat.Faktor Penghambat yang dimaksud dikarenakan terdapat ketidak sesuai-an dalam peraturan dengan praktek nya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat (4) serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2006 Pasal 10 Ayat (4) dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016. Dimana seharus nya Pendaftaran Waralaba dilakukan di Dinas Perdangangan namun diberlakukannya sistem satu pintu tetapi menghilangkan pengurusan untuk melakukan Pendaftaran Waralaba yang akhirnya membuat terlalu berbeli-belit dan sulit sehingga masyarakat pun akan rentan untuk melakukan kesalahan hukum. Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan terus melakukan perbaikan baik dalam internal BP2T maupun melakukan koordinasi pengawasan dengan penegak hukum yang terkait. Kata Kunci: Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Waralaba/Franchise, Perjanjian Waralaba ABSTRACTWriting this thesis discusses about the Effectiveness of Implementation of Article 3 of Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise related to Service Brand Change. The problems discussed in this thesis is related to the effectiveness of Article 3 on intellectual property rights that have been registered but changed. Implementation of Article 3 PP. 42 Year 2007 has not been maximal and effective because in the legal structure looks bureaucratic mindset that tend to be long, difficult and convoluted. . Type of research conducted is a kind of juridical empirical research that is a research method that examines secondary data first, then followed by megadakan research on primary data field. The author analyzes the matter with the applicable Government Regulation namely Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise. The consequence of not being fulfilled is the above provisions, then a trademark registration may be considered "non-use" and therefore may be removed from registration. Many of the obstacles of law enforcement also affect legal awareness to the community. The inhibiting factor is due to the incompatibility of the regulations with its practice in accordance with Government Regulation Article 12 paragraph (4) and Regulation of the Minister of Trade No. 12 / M-DAG / PER / 2006 Article 10 Paragraph (4) by Regulation of Mayor Number 6 Year 2016. Where should the Registration of Franchise be conducted in the Department of Trade but the enactment of a one-door system but eliminates the arrangements to conduct Franchise Registration that ultimately makes too difficult and difficult will also be vulnerable to make a mistake law. The solution to deal with these obstacles is to continue to improve both internal BP2T and coordinate supervision with the relevant law enforcers. Keywords: Intellectual Property Rights Law, Franchise / Franchise, Franchise Agreement