Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Analisis Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di PT. PLN (Persero) Kabupaten Ponorogo)

Ricky Satria Arsa Putra

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018

Ricky Satria Arsa Putra, Lutfi Effendi SH.M.Hum, Agus Yulianto, SH.M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [e-mail]   ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan tenaga kerja outsourcing. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing / tenaga alih daya yang bekerja di PT. PLN (Persero) Area Ponorogo yang bertempat di Kabupaten Ponorogo. Karena menurut penulis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing masih belum maksimal. Dilihat dari Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditinjau dari segi perlindungan kesehatan, perlindungan keselamatan kerja, perlindungan kematian, dan perlindungan hukumnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian dengan menganalisis sejauh mana efektifitas dan implementasi suatu peraturan atau hukum yang diterapkan. Khususnya dalam kaitannya mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Ponorogo kepada tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT. PLN (Persero) saat ini. Untuk melaksanakan penelitian ini, metode yang peneliti gunakan ialah metode pendekatan Yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang diberlakukan dan diterapkan dalam masyarakat, terlebih lagi di kalangan pekerja outsourcing di PT PLN (Persero). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Outsourcing, Aparatur Sipil Negara ABSTRACT This research is based on the provision of Article 92 of Law Number 5 Year 2014 on State Civil Servants regarding outsourced workers. This research focuses on legal protection provided for outsourced workers responsible for power transfer in State Electricity Company (further stated as PT. PLN (Persero)) in Ponorogo, the Regency of Ponorogo. The author agrees that the legal protection provided is not adequate in terms of its health cover, work security, death cover, and legal protection itself. This research was conducted based on juridical empirical research in which the extent of the effectiveness and implementation of regulation and law applied was analised, especially when it is related to legal protection given by PT. PLN (Persero) in the Regency of Ponorogo for outsourced workers hired by PT. PLN (Persero) at present time. The research method employed in this research involved socio-juridical research method used to analyse how a legislation or law is applied in a society, especially in PT. PLN (Persero). Keywords: legal protection, outsourcing, state civil servants